Rekrutmen PTT RSUDYA ‘di Ruang Gelap’: Atas Perintah Bupati atau Akal-Akalan Manajemen?

ACEH SELATAN | SNN – Polemik rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT) di RSUDYA Tapaktuan kini mengerucut pada satu pertanyaan mendasar: Apakah rekrutmen ini benar-benar atas perintah Bupati Aceh Selatan? Ataukah justru Bupati telah dibodohi oleh manajemen rumah sakit?

Proses rekrutmen yang dinilai tertutup dan diduga cacat prosedur ini sangat disayangkan karena mencoreng prinsip “Amanah” dan “Keadilan” dalam tata kelola pelayanan publik.

“Kami tidak sedang menuduh Bupati. Kami justru membela marwah Bupati, jangan sampai nama baik kepala daerah dicatut semata-mata untuk menutupi permainan oknum di internal rumah sakit,” tegas perwakilan lembaga pengawas.

Berdasarkan fakta di lapangan, proses rekrutmen ini dipenuhi sejumlah kejanggalan yang diduga kuat menabrak aturan konstitusi, di antaranya:

• Tidak Ada Pengumuman Terbuka: Bertentangan dengan Perbup Aceh Selatan No. 15 Tahun 2021 Pasal 12 dan UU ASN No. 20 Tahun 2023 Pasal 52 tentang asas rekrutmen yang harus transparan dan kompetitif.
• Diduga Tanpa Kajian Kebutuhan: Melanggar PP No. 49 Tahun 2018 Pasal 4 dan Perbup No. 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD.
• Ketertutupan Informasi Publik: Daftar peserta dan hasil seleksi tidak dipublikasikan secara terbuka, yang diduga melanggar UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jika benar rekrutmen ini merupakan “perintah Bupati”, maka manajemen harus berani menunjukkan dasar hukum dan dokumen tertulisnya kepada publik. Sebaliknya, jika tidak terbukti, patut diduga kuat bahwa manajemen RSUDYA sengaja memainkan nama Bupati demi kepentingan kelompok tertentu sekaligus mencari muka agar jabatannya dapat dipertahankan.

Menyikapi polemik ini, kami menyampaikan tuntutan tegas:

1. Klarifikasi Publik Bupati: Bupati Aceh Selatan diminta segera memberikan klarifikasi terbuka. Apakah benar ada perintah lisan atau tertulis terkait rekrutmen ini?
2. Audit Khusus Inspektorat dan BKPSDM: Segera lakukan audit. Periksa siapa yang mengusulkan, siapa yang menandatangani, dan atas dasar apa rekrutmen ini dilakukan.
3. DPRK Aceh Selatan Gunakan Hak Pengawasan: Dewan diminta segera memanggil jajaran Direksi RSUDYA dan PPKD untuk dimintai pertanggungjawaban.
4. Tindakan Aparat Penegak Hukum (APH): APH diminta turun tangan memeriksa indikasi dugaan pemalsuan kewenangan dan penyalahgunaan jabatan.

Hukum itu bertumpu pada bukti, bukan asumsi. Jangan korbankan kepercayaan rakyat hanya karena rekrutmen yang ugal-ugalan. Kesehatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sebagai fasilitas milik rakyat Aceh Selatan, RSUDYA Tapaktuan wajib dikelola dengan bersih, profesional, dan bukan dengan akal-akalan.

Oleh: T. Sukandi For-Pas