Pengadaan Langsung Rp42,95 Miliar di Pidie Disorot TTI, 257 Paket Proyek Konstruksi Rawan Pemecahan Anggaran

BANDA ACEH | SNN – Praktik pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam setelah Transparansi Tender Indonesia (TTI) menemukan lonjakan metode Pengadaan Langsung (PL) sebanyak 456 transaksi dengan nilai mencapai Rp42,95 miliar, Jumat (13/11/2026).

Temuan tersebut diperoleh berdasarkan telaah mendalam terhadap Dashboard Realisasi Pengadaan Kabupaten Pidie 2026 yang mencatat 1.336 transaksi dengan total pagu belanja Rp261,11 miliar. Dari jumlah tersebut, mekanisme lelang terbuka yang menjamin persaingan usaha yang adil hanya mencakup 93 transaksi senilai Rp134,09 miliar, sementara sisanya didominasi e-purchasing 666 transaksi senilai Rp75,12 miliar, swakelola 106 transaksi senilai Rp4,48 miliar, dan seleksi 15 transaksi senilai Rp4,47 miliar.

Koordinator TTI Nasruddin Bahar menilai tingginya frekuensi penunjukan langsung pada proyek fisik berpotensi menyamarkan praktik pemecahan paket pekerjaan demi menghindari mekanisme tender terbuka.

“TTI tidak mempersoalkan Pengadaan Langsung sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan. Namun ketika ratusan paket dilaksanakan melalui metode tersebut, pemerintah daerah harus mampu membuktikan bahwa tidak terjadi pemecahan paket, pengaturan penyedia, ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan,” tegas Nasruddin di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).

257 Proyek Konstruksi Rp35,08 Miliar Rawan Pemecahan Paket dan Penunjukan Sepihak

Berdasarkan rincian analisis TTI, dari 456 transaksi penunjukan langsung tersebut, sebanyak 257 transaksi merupakan pekerjaan konstruksi dengan nilai mencapai Rp35,08 miliar. Sementara 190 transaksi lainnya adalah jasa konsultansi badan usaha konstruksi senilai Rp7,40 miliar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, batasan nilai pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dipatok paling tinggi Rp400 juta. TTI menduga pola pelaksanaan paket di Pidie berisiko melanggar prinsip pengadaan bila satu kesatuan pekerjaan yang berada di lokasi dan tahun anggaran sama sengaja dipecah-pecah ke bawah ambang batas lelang.

“Jangan sampai satu pekerjaan yang semestinya direncanakan sebagai satu kesatuan justru dipecah menjadi beberapa paket agar dapat menggunakan metode Pengadaan Langsung. Jika ditemukan pola seperti itu, Inspektorat harus melakukan audit menyeluruh terhadap dokumen perencanaan dan kontrak,” ujar Nasruddin.

Lima Rekanan Kuasai Ratusan Transaksi, Dinas PUPR Kelola 48,29 Persen Pagu

Analisis TTI juga membongkar adanya konsentrasi paket pengadaan pada segelintir badan usaha penyedia. Perusahaan Orion Perkasa Sejati tercatat menguasai 66 transaksi pengadaan senilai Rp1,43 miliar, diikuti Bernofarm sebanyak 29 transaksi senilai Rp2,45 miliar, dan Berawang Jaya sebanyak 25 transaksi dengan nilai mencapai Rp4,86 miliar. Selain itu, Hexparm Jaya Laboratories mengantongi 23 transaksi dan Argo Jaya Cemerlang menangani 19 transaksi.

Konsentrasi anggaran terbesar berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie. Instansi tersebut memegang 271 transaksi pengadaan senilai Rp126,10 miliar atau menguasai 48,29 persen dari total keseluruhan transaksi belanja daerah yang dianalisis.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pidie menempati urutan kedua dengan pengelolaan transaksi senilai Rp23,71 miliar, disusul Dinas Kesehatan sebesar Rp21,07 miliar, serta Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp14,66 miliar.

TTI mendesak Bupati Pidie memerintahkan Inspektorat dan UKPBJ membuka dokumen penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), kesesuaian volume fisik lapangan, serta riwayat penunjukan rekanan ke publik, guna memastikan ratusan paket penunjukan langsung tersebut tidak menjadi bancakan persekongkolan tender. (red)