Pemko Banda Aceh Uji Publik Dokumen RPKB, BNPB Tekankan Pemetaan Alat hingga Kontak Operator Lapangan

BANDA ACEH | SNN – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menggelar Uji Publik Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) di Gedung Bapelkes, Rabu (11/11/2026), guna memastikan kesiapan peta sumber daya, peralatan evakuasi, dan kontak personel lapangan saat kondisi darurat terjadi.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal tersebut dihadiri Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, TNI, Polri, Basarnas, serta perwakilan instansi vertikal terkait.

Dalam paparannya, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menegaskan bahwa dokumen RPKB tidak boleh berhenti sebagai tumpukan berkas administratif. Menurutnya, dokumen tersebut harus berfungsi sebagai panduan operasional praktis yang langsung bisa dieksekusi di lapangan begitu bencana melanda.

“Di dalam RPKB itu isinya yang utama adalah pemetaan lokasi dan sumber daya. Pak Kapolres punya berapa truk evakuasi, perahu karet ada berapa, di mana posisi siaganya, serta siapa personel operasional berikut nomor teleponnya yang bisa langsung dihubungi,” ujar Abdul Muhari.

Pemetaan Aset Terpadu Hingga Tingkat Gampong

Abdul Muhari mencontohkan bahwa setiap instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Basarnas, TNI, Polri, hingga Pemadam Kebakaran wajib mencantumkan jumlah alat berat, perahu, dan titik penempatannya dalam lampiran RPKB untuk ditempel di masing-masing kantor dinas.

Dengan pemetaan tersebut, pimpinan daerah mulai dari wali kota, sekretaris daerah, hingga asisten tidak perlu lagi kebingungan mencari personel saat darurat. Selain itu, ia membedakan fungsi RPKB sebagai peta sumber daya lintas bencana dengan Rencana Kontinjensi (RENKON) yang disusun spesifik untuk satu jenis ancaman bencana tertentu.

Abdul Muhari pun mengingatkan agar para perwakilan instansi yang hadir benar-benar memverifikasi kelengkapan data peralatan dan nomor kontak petugas operasional di lapangan, bukan sekadar menghadiri rapat karena disposisi pimpinan.

Penguatan Kesiapsiagaan dari Sekolah hingga Perlindungan Kelompok Rentan

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan bahwa Pemko Banda Aceh terus memperkuat ketangguhan bencana mulai dari tingkat sekolah hingga gampong. Sebelumnya, Pemko telah melaksanakan program Tagana Masuk Sekolah (TMS) pada 12–14 Oktober 2026 di 12 sekolah yang terdiri atas delapan SMP dan empat SD.

Di tingkat permukiman warga, Pemko Banda Aceh mendorong penguatan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) agar masyarakat mampu mengenali potensi risiko serta melakukan langkah evakuasi awal secara mandiri.

“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh lagi sibuk mencari tahu siapa harus melakukan apa. Kita harus sudah memiliki pembagian tugas yang jelas,” kata Illiza.

Illiza juga menekankan bahwa perencanaan RPKB harus memprioritaskan perlindungan kelompok rentan, meliputi anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta perempuan, mencakup kepastian rute evakuasi, pos pengungsian, layanan kesehatan, air bersih, pangan, sanitasi, dan komunikasi. Hasil uji publik ini dijadwalkan segera ditindaklanjuti dengan pelatihan, simulasi lapangan, dan evaluasi berkala bersama seluruh unsur kebencanaan di Banda Aceh. (red)