Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, MPR Siapkan Proses Penggantian

JAKARTA | SNN – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, Kamis (12/11/2026). Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Gibran juga telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR, Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri. Keputusan tersebut disebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, Gibran tidak menjelaskan secara khusus alasan di balik keputusan pengunduran dirinya.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan dinamika politik di DPR RI. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan telah mendukung usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan Wakil Presiden.

Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas usulan tersebut akhirnya dibatalkan menyusul pengunduran diri Gibran.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan sejak pengunduran diri tersebut.

MPR selanjutnya akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan langkah konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui mekanisme persidangan MPR.

Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional sekaligus membuka proses ketatanegaraan untuk menentukan Wakil Presiden pengganti hingga berakhirnya masa pemerintahan periode 2024–2029.(red)