300 Rumah Ibadah Batal Direnovasi Akibat Cacat Administrasi, Rp129,16 Miliar Hibah Masjid Dialihkan ke Utang JKA

BANDA ACEH | SNN – Rencana renovasi sekitar 300 rumah ibadah di seluruh Aceh dipastikan terkatung-katung setelah dana hibah masjid senilai Rp129,16 miliar dalam APBA 2026 dinyatakan batal cair akibat kelalaian prosedur administrasi birokrasi, Jumat (13/11/2026).

Kegagalan pencairan alokasi bantuan rumah ibadah yang diampu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh tersebut terungkap ke publik setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menolak menandatangani Surat Keputusan (SK) Hibah. Penolakan itu dilatari ketiadaan dokumen pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang semestinya disiapkan oleh pucuk pimpinan birokrasi sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, membeberkan bahwa cacat administrasi terjadi sejak tahap awal penyusunan anggaran, sehingga penetapan alokasi tersebut berisiko menjadi temuan pelanggaran hukum bila dipaksakan terbit.

“Dari awal ada kesalahan tahapan administrasi sehingga jika dilaksanakan timbul masalah hukum. Karena ada tahapan di awal yang terlewat, maka dokumen menjadi tidak lengkap. Kalau SK tetap diteken, akan bermasalah di audit,” kata Taufik.

Dialihkan Tutup Utang JKA Rp345 Miliar di Tengah Sorotan Komisi III DPRA

Sesuai regulasi tata kelola keuangan daerah, penyaluran belanja hibah wajib melewati rantai verifikasi berjenjang yang ketat: pengajuan proposal tertulis, verifikasi administrasi dinas teknis, dokumen telaah dan pertimbangan TAPA, penetapan pagu dalam qanun APBA, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga penetapan SK Gubernur sebagai dasar pencairan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).

Karena tahapan pertimbangan TAPA tidak pernah diterbitkan sebelum pergantian pejabat Sekda pada Agustus 2026, Pemerintah Aceh akhirnya mengalihkan pagu Rp129,16 miliar tersebut untuk menambal sebagian tunggakan klaim program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ke BPJS Kesehatan yang menggunung hingga Rp345 miliar.

Langkah pengalihan sepihak ini disorot tajam oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Wakil Ketua Komisi III DPRA Armiyadi mengingatkan bahwa pembatalan hibah masjid yang sudah dianggarkan dalam qanun APBA berpotensi memicu kekecewaan luas di kalangan panitia pembangunan masjid gampong yang telah menanti realisasi bantuan.

“Pemerintah Aceh semestinya mencari jalan keluar administratif agar program yang menyangkut fasilitas ibadah masyarakat tidak gugur hanya karena kelalaian koordinasi internal birokrasi,” tegas Armiyadi.

Realisasi Belanja Rendah Menjelang Tutup Buku Anggaran 2026

Polemik pembatalan hibah masjid ini semakin mempertegas lambannya kinerja serapan anggaran Pemerintah Aceh menjelang penutupan tahun anggaran. Pada pertengahan November 2026, Gubernur Mualem sempat mengumpulkan seluruh kepala SKPA di Ruang P2K APBA dan memberikan peringatan keras atas rendahnya realisasi belanja daerah serta dana Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana sebesar Rp1,65 triliun.

Hingga akhir kuartal ketiga 2026, realisasi belanja fisik dan keuangan APBA dilaporkan sempat tertahan di kisaran 57,9 persen. Dinas Perkim Aceh bahkan masuk ke dalam daftar dinas yang mendapat pengawasan khusus dari staf khusus gubernur karena lambannya eksekusi program kemasyarakatan.

Pemerintah Aceh berjanji akan mengusulkan kembali alokasi renovasi masjid tersebut pada rancangan APBA 2027 melalui mekanisme yang sesuai prosedur. Namun, publik dan pengurus masjid di berbagai daerah kini menuntut transparansi menyeluruh atas daftar 300 rumah ibadah yang terdampak pembatalan, agar dana rakyat tidak kembali lenyap di tengah buruknya tata kelola administrasi pejabat eselon. (red)