20 Rekanan Kuasai Lebih Lima Paket Konstruksi di Aceh Utara, TTI Soroti Pengadaan Langsung Rp267,39 Miliar

LHOKSUKON | SNN – Praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menuai sorotan tajam setelah 20 perusahaan penyedia tercatat memborong lebih dari lima paket pekerjaan konstruksi melalui metode Pengadaan Langsung pada Tahun Anggaran 2026. Dari total 2.131 transaksi pengadaan senilai Rp267,39 miliar, konsentrasi paket pada segelintir rekanan dinilai memicu risiko serius terhadap kualitas fisik proyek serta menutup ruang persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan hasil analisis Transparansi Tender Indonesia (TTI) terhadap data dasbor realisasi pengadaan Pemkab Aceh Utara, terdapat 378 transaksi Pengadaan Langsung (PL) khusus sektor konstruksi. Sejumlah perusahaan rekanan bahkan tercatat mengantongi hingga belasan paket sekaligus, kendati kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga ahli di lapangan patut dipertanyakan.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengungkapkan bahwa penilaian keberhasilan tata kelola pengadaan pemerintah daerah tidak boleh hanya diukur dari tingginya angka penyerapan anggaran semata, melainkan dari keterbukaan dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Pengadaan pemerintah tidak cukup dinilai dari terserapnya anggaran. Publik berhak mengetahui apakah setiap paket direncanakan secara wajar, dilaksanakan secara transparan, dan diberikan kepada penyedia yang benar-benar memiliki kemampuan teknis serta keuangan,” kata Nasruddin di Banda Aceh, Kamis (12/11/2026).

Konsentrasi Belasan Paket dan Batas Maksimal Rp400 Juta

Data penelusuran TTI membeberkan sejumlah rekanan yang mendominasi paket PL konstruksi. Di antaranya CV Nyoepat Na yang meraup 15 paket senilai Rp2,50 miliar, disusul CV 5 Saudara sebanyak 11 paket senilai Rp1,79 miliar, dan CV Ikhlas sebanyak 11 paket dengan nilai akumulasi Rp1,73 miliar.

Selain ketiga rekanan tersebut, PT Fatah Mulya Group mengantongi 10 paket senilai Rp2,35 miliar, CV Khatami memperoleh sembilan paket senilai Rp1,51 miliar, CV Karya Konstruksi delapan paket senilai Rp1,62 miliar, CV Selamat Jaya delapan paket senilai Rp1,27 miliar, serta CV Putra Debama sebanyak delapan paket bernilai Rp1,22 miliar.

Konsentrasi pekerjaan konstruksi ini kian mengkhawatirkan karena terdapat 70 transaksi Pengadaan Langsung yang nilainya dipatok mendekati plafon tertinggi, yakni antara Rp200 juta hingga Rp400 juta. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, batas maksimal metode PL untuk pekerjaan konstruksi ditetapkan sebesar Rp400 juta.

Pola pemaketan yang mendekati batas maksimal ini memunculkan indikasi dugaan pemecahan paket pekerjaan (pembagian paket) demi menghindari kewajiban proses tender terbuka, khususnya pada proyek-proyek yang memiliki karakteristik sejenis dan berlokasi di wilayah yang berdekatan.

Lima Dinas Basah Kuasai Pagu Pengadaan

Dari total perputaran anggaran Rp267,39 miliar di Aceh Utara, metode Pengadaan Langsung secara keseluruhan membukukan 737 transaksi senilai Rp77,26 miliar. Sementara metode E-Purchasing mencatat 1.329 transaksi senilai Rp107,85 miliar, tender terbuka mencakup 57 transaksi senilai Rp79,23 miliar, dan seleksi terbatas sebanyak delapan transaksi senilai Rp3,05 miliar.

Sebagian besar perputaran dana tersebut terkonsentrasi pada lima organisasi perangkat daerah (OPD) utama. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara menempati urutan teratas dengan nilai transaksi mencapai Rp68,10 miliar, disusul Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebesar Rp52,42 miliar.

Tiga dinas lainnya yang mencatatkan nilai pengadaan signifikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp38,43 miliar, Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp27,84 miliar, serta Dinas Syariat Islam dengan transaksi mencapai Rp23,23 miliar.

Tumpukan beban kontrak pada segelintir penyedia ini dinilai berpotensi menabrak aturan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Publik mengkhawatirkan perusahaan yang memenangkan banyak paket tidak memiliki kecukupan tenaga ahli, peralatan berat, dan likuiditas finansial riil sehingga berujung pada pengerjaan fisik asal-asalan di lapangan.

Atas temuan tersebut, TTI mendesak Inspektorat Kabupaten Aceh Utara serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap 70 paket PL konstruksi dan rekam jejak 20 rekanan tersebut, termasuk membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan laporan perkembangan fisik pekerjaan ke hadapan publik. (red)