Dominasi Pengadaan Langsung Rp57,79 Miliar di Subulussalam Disorot TTI, 59 Paket Konstruksi Dekati Batas Maksimal Rp400 Juta

SUBULUSSALAM | SNN – Praktik pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2026 dinilai menyimpan indikator risiko tinggi setelah metode Pengadaan Langsung mendominasi 73,75 persen dari total transaksi belanja daerah, Rabu (11/11/2026).

Dari total 397 transaksi pengadaan senilai Rp78,37 miliar yang ditelusuri Transparansi Tender Indonesia (TTI), sebanyak 341 transaksi justru dieksekusi melalui metode Pengadaan Langsung (PL) dengan nilai mencapai Rp57,79 miliar. Sebaliknya, mekanisme tender terbuka yang menjamin kompetisi sehat hanya mencatat 11 transaksi dengan nilai Rp10,04 miliar, e-purchasing 44 transaksi senilai Rp10,40 miliar, serta satu transaksi seleksi jasa konsultansi sebesar Rp130,24 juta.

Koordinator TTI Nasruddin Bahar menilai tingginya porsi penunjukan langsung tersebut harus diawasi ketat oleh aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum guna mencegah siasat pemecahan paket pekerjaan demi menghindari tender terbuka.

“Pengadaan pemerintah harus transparan, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap indikator risiko wajib dijelaskan dengan dokumen dan fakta, bukan sekadar pernyataan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan,” tegas Nasruddin di Banda Aceh, Rabu (11/11/2026).

59 Paket Konstruksi Dipatok Rp350 Juta hingga Rp399 Juta

Temuan paling mencolok yang dibongkar TTI adalah keberadaan 59 transaksi Pengadaan Langsung pekerjaan fisik konstruksi yang nilainya bertumpuk pada rentang Rp350 juta hingga mendekati ambang batas Rp400 juta. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, batas nilai maksimal metode Pengadaan Langsung untuk pekerjaan konstruksi dipatok sebesar Rp400 juta.

Salah satu paket pekerjaan yang disoroti tajam adalah proyek Lanjutan Pembangunan MCK dan Halaman Mushalla dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 67699180 senilai Rp399.550.992 yang dikerjakan oleh CV Atika Utama Shakti. Nilai paket tersebut hanya berselisih tipis Rp449 ribu dari pagu maksimal penunjukan langsung.

TTI menegaskan bahwa meskipun nominal tersebut secara angka tidak melanggar batas regulasi, pola anggaran yang seragam mendekati batas atas mengindikasikan adanya upaya sistematis memecah paket pekerjaan agar terhindar dari kewajiban lelang terbuka.

20 Rekanan Kuasai 197 Paket Senilai Rp28,59 Miliar

Analisis TTI juga menyingkap konsentrasi pekerjaan yang mengalir ke lingkaran penyedia jasa tertentu. Sebanyak 20 nama perusahaan tercatat masing-masing memborong lebih dari lima paket pekerjaan, dengan total penguasaan mencapai 197 transaksi senilai Rp28,59 miliar.

Deretan rekanan yang mengantongi transaksi jumbo tersebut antara lain CV DIY & Crafts Engineering yang meraup 21 transaksi senilai Rp1,003 miliar, Alhanif Zahira Consultant sebanyak 20 transaksi senilai Rp998,76 juta, CV Cinta Pakpak Consultant 19 transaksi senilai Rp1,113 miliar, Andesco Barokah memegang 15 transaksi senilai Rp3,088 miliar, serta CV Aceh Enggineering Consultant dengan 11 transaksi senilai Rp446,78 juta.

Nasruddin mendesak aparat pemeriksa menelusuri Sisa Kemampuan Paket (SKP), jadwal pengerjaan simultan, hingga kualifikasi tenaga teknis rekanan guna membuktikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kapasitas riil atau sekadar pinjam bendera.

Dua Dinas Monopoli Belanja Rp62,83 Miliar

Dari sisi organisasi perangkat daerah, dua instansi teknis tercatat mengendalikan lebih dari 80 persen total perputaran anggaran pengadaan Kota Subulussalam. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan menempati urutan pertama dengan 203 transaksi bernilai fantastis Rp43,09 miliar, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan 102 transaksi senilai Rp19,74 miliar.

Sorotan terhadap tata kelola anggaran ini memperpanjang catatan kelam pengelolaan fiskal Kota Subulussalam. Dalam audit LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelumnya, auditor negara mencatat defisit anggaran dan lonjakan pinjaman daerah mencapai Rp78,8 miliar serta selisih Buku Kas Umum (BKU) Rp35,7 miliar yang belum tertib, ditambah temuan penggunaan dana earmark Rp64,2 miliar yang tidak sesuai ketentuan.

Transparansi Tender Indonesia mendesak Wali Kota Subulussalam, Inspektorat, dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta menguji kesesuaian fisik volume proyek di lapangan sebelum seluruh pembayaran dicairkan 100 persen menjelang tutup tahun anggaran. **(red)**