“Proyek Siluman” di Tengah Iboh Labuhanhaji Barat, Personel Teknis dan Pengawas Tak Ditemukan Saat Monitoring Berulang, Pekerja Tak Kenal Perusahaan

ACEH SELATAN | SNN – Sebuah proyek konstruksi yang tengah dikerjakan di sekitar aliran sungai Gampong Tengah Iboh, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, menjadi sorotan. Pasalnya, dalam beberapa kali monitoring lapangan, awak media tidak menemukan papan informasi proyek, sementara keberadaan personel teknis dan konsultan pengawas juga dipertanyakan.

Tak hanya itu, sejumlah pekerja yang ditemui di lokasi bahkan mengaku tidak mengetahui nama perusahaan yang melaksanakan pekerjaan maupun siapa direkturnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan pembangunan hingga proyek tersebut patut dijuluki sebagai “proyek siluman”, lantaran identitas resmi kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab belum dapat diketahui dari informasi yang tersedia di lokasi.

Berdasarkan hasil monitoring dan dokumentasi lapangan pada 13, 18, dan 29 Oktober 2026, pekerjaan fisik terlihat berlangsung di sekitar aliran sungai, meliputi pemasangan rangka tulangan besi, pekerjaan struktur beton, serta penyiapan material konstruksi.

Namun, dalam beberapa kali kunjungan tersebut, awak media tidak menemukan papan informasi yang mencantumkan nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, konsultan pengawas, maupun jangka waktu pekerjaan.

Ketiadaan informasi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengetahui siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka.

Pengawasan Teknis Dipertanyakan

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah tidak ditemuinya personel teknis perusahaan pelaksana maupun konsultan pengawas saat monitoring lapangan dilakukan berulang kali.

Padahal, pekerjaan konstruksi yang melibatkan pembesian, pengecoran beton, serta pembangunan struktur di sekitar aliran air membutuhkan pengendalian mutu dan pengawasan teknis sesuai ketentuan kontrak.

Tanpa adanya penjelasan dari personel teknis yang bertanggung jawab di lapangan, sulit bagi pihak yang melakukan monitoring untuk memperoleh informasi mengenai metode pekerjaan, spesifikasi material, maupun mekanisme pemeriksaan mutu konstruksi.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang bertugas memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta standar mutu yang dipersyaratkan.

Meski demikian, tidak ditemuinya personel teknis dan konsultan pengawas saat kunjungan belum serta-merta membuktikan bahwa pengawasan tidak dilaksanakan. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, jadwal penugasan personel, laporan harian, dan bukti kegiatan pengawasan.

Pekerja Tak Mengenal Perusahaan, Keselamatan Kerja Jadi Sorotan

Ironisnya, saat awak media mencoba menanyakan identitas perusahaan pelaksana dan nama direkturnya, pekerja yang ditemui justru mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

Kondisi ini semakin menambah pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan komunikasi di lingkungan pekerjaan.

Selain itu, hasil monitoring juga memperlihatkan sejumlah pekerja melakukan aktivitas konstruksi tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai sesuai potensi risiko pekerjaan.

Aktivitas pembesian, pekerjaan beton, dan pekerjaan di sekitar aliran air memiliki risiko keselamatan yang perlu diantisipasi melalui penerapan prosedur keselamatan konstruksi.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi menjadi salah satu dasar pengaturan mengenai penerapan keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Karena itu, kondisi di lapangan perlu mendapat perhatian dan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi penanggung jawab, terutama mengenai penyediaan APD, pengendalian risiko, serta pengawasan keselamatan pekerja.

Rangkaian temuan tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang penting dijawab oleh pihak terkait.

Apakah pekerjaan tersebut menggunakan anggaran kabupaten, provinsi, atau sumber pembiayaan lainnya? Siapa instansi pemilik kegiatan, berapa nilai kontraknya, dan perusahaan mana yang dipercaya melaksanakan pekerjaan?

Lebih jauh, siapa personel teknis dan konsultan pengawas yang ditugaskan, serta bagaimana pelaksanaan pengawasan dapat dibuktikan ketika awak media berulang kali tidak menjumpai mereka di lokasi?

Pertanyaan ini bukan sekadar menyangkut identitas proyek, melainkan juga akuntabilitas pelaksanaan pembangunan, kualitas hasil pekerjaan, dan keselamatan para pekerja.

Apabila kegiatan tersebut dibiayai melalui anggaran pemerintah, keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, redaksi mengajak semua pihak khususnya warga Masyarakat setempat ikut mengawasi pengerjaan proyek tersebut walau dari manapun sumber anggarannya demi kualitas yang baik dan bermanfaat tentunya.

Hingga berita ini disusun, identitas resmi proyek dan instansi penanggung jawabnya masih dalam proses penelusuran, sementara tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan kepada berbagai pihak masih dinantikan.

SaranNews.net akan terus melakukan penelusuran untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, termasuk bagaimana pengawasan teknis dan keselamatan konstruksi dilaksanakan.[red]