KIP Kota Banda Aceh Gelar Forum Konsultasi Publik, Matangkan Standar Pelayanan PPID dan Pemutakhiran Data Pemilih

BANDA ACEH | SNN – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 guna menghimpun masukan masyarakat dalam menyempurnakan Standar Pelayanan Publik, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor KIP Kota Banda Aceh tersebut difokuskan pada penyusunan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih, penguatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta reviu Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Ketua KIP Kota Banda Aceh Saiful Haris menegaskan bahwa forum konsultasi publik ini menjadi wadah evaluasi berkala bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan hak informasi warga terpenuhi secara transparan, mudah diakses, dan akuntabel.

“Forum Konsultasi Publik ini sangat penting bagi kami untuk mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan yang ada. Masukan dari berbagai elemen masyarakat hari ini akan menjadi pijakan utama bagi KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan mutu layanan yang lebih maksimal ke depan,” ujar Saiful Haris.

Libatkan Disdukcapil dan Kampus untuk Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan

Forum konsultasi ini menghadirkan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KIP Banda Aceh, Muhammad Zar, dengan pemandu diskusi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Rachmat Hidayat. Kegiatan dibuka melalui paparan teknis Sekretaris KIP Kota Banda Aceh, Erminzal.

Salah satu poin utama pembahasan forum adalah sinkronisasi berkala data pemilih pemula dan mutasi kependudukan di sembilan kecamatan Kota Banda Aceh. Untuk menjaga validitas daftar pemilih tetap dan berkelanjutan, KIP Banda Aceh melibatkan lintas instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Badan Kesbangpol, serta Panwaslih/Bawaslu Kota Banda Aceh.

Diskusi juga melibatkan kalangan akademisi dari Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Syiah Kuala (USK), Fakultas Syariah dan Hukum serta FISIP UIN Ar-Raniry, serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti KNPI Banda Aceh, lembaga swadaya masyarakat Flower Aceh, dan perwakilan pemilih pemula dari MAN 1 Banda Aceh.

KIP Banda Aceh memastikan seluruh masukan terkait kemudahan permohonan data informasi publik, digitalisasi kanal PPID, dan inovasi pendidikan pemilih bagi generasi muda akan dimasukkan ke dalam revisi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan lembaga. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan kepemiluan di ibu kota Provinsi Aceh. (red)