Antisipasi Cuaca Ekstrem, Gubernur Mualem Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh hingga Januari 2027

BANDA ACEH | SaranNews.net — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 yang berlaku terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya antisipasi dan kesiapsiagaan dini Pemerintah Aceh dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi menyusul meningkatnya potensi curah hujan tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Penetapan status tersebut didasarkan pada pertimbangan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera, serta surat analisis prediksi curah hujan bulanan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026.

Instruksi Siaga 24 Jam dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Melalui ketetapan tersebut, Gubernur Mualem menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta pemangku kepentingan terkait untuk memperketat langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di lapangan.

Beberapa instruksi utama dalam masa siaga darurat ini meliputi:

• Pemantauan Berkelanjutan: Seluruh instansi diwajibkan memantau perkembangan kondisi di 23 kabupaten/kota selama 24 jam penuh serta segera melaporkan setiap kejadian darurat di masing-masing wilayah.
• Sinergi Lintas Instansi: Memperkuat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga pusat, dan unsur TNI/Polri agar proses penanganan lapangan berlangsung cepat dan terpadu.
• Penyiagaan Personel: Seluruh SKPA diminta menyiagakan sumber daya manusia (SDM) agar sewaktu-waktu siap dikerahkan ke titik-titik rawan terdampak.

Enam Instansi Teknis Diminta Siagakan Peralatan dan Logistik

Secara khusus, Gubernur Mualem menginstruksikan enam instansi teknis utama untuk segera menyiagakan armada peralatan berat, logistik, maupun tim medis guna mempermudah mobilisasi cepat ke lokasi bencana apabila diperlukan. Keenam instansi tersebut meliputi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan Aceh.

Melalui langkah antisipatif yang terukur ini, Pemerintah Aceh berharap seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan bersama sehingga risiko kerugian dapat ditekan dan respons tanggap darurat berjalan maksimal.[red]