Kejari Aceh Selatan Pastikan Kasus Website Desa Masih Lanjut Penyidikan, Penghitungan Kerugian Negara Ditunggu

ACEH SELATAN | SNN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan memastikan bahwa penanganan dugaan penyimpangan pengadaan website desa (webdesa) di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2025 masih dalam tahap penyidikan. Penyidik kini terus mendalami alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak guna memastikan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut.

Kepastian itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Selatan, Rozano Yudistira, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Muhammad Azsmar Haliem, S.H., saat menjawab konfirmasi Redaksi SaranNews, Selasa (10/11/2026).

“Sampai dengan saat ini, penyidikan perkara website desa di Kabupaten Aceh Selatan masih berlangsung,” jelas Kasi Pidsus kepada SaranNews.

Menurutnya, penyidik terus melakukan pendalaman terhadap alat bukti dengan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Proses penyidikan juga telah melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang yang relevan dengan dugaan penyimpangan pengadaan website desa.

“Penyidik terus melakukan pendalaman terhadap alat bukti, dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Sampai saat ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli yang memiliki keahlian terkait website, pengadaan barang jasa, dan juga kerugian keuangan negara,” ungkapnya.

Selain pemeriksaan para ahli, Kejari Aceh Selatan juga telah melakukan koordinasi terkait penghitungan kerugian keuangan negara yang diduga timbul dalam kegiatan pengadaan website desa tersebut.

“Telah dilakukan koordinasi, dan saat ini menunggu perhitungan kerugian keuangan negara,” tambahnya.

Kendati demikian, pihak kejaksaan belum menyampaikan besaran potensi kerugian keuangan negara maupun hasil penghitungan resmi yang dapat dijadikan dasar dalam penanganan perkara tersebut.

Penyidik Masih Dalami Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban

Menanggapi konfirmasi tambahan redaksi mengenai perkembangan penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut, Kasi Pidsus menjelaskan bahwa proses pendalaman masih terus dilakukan.

“Pendalaman masih berlangsung guna memastikan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban,” jawabnya.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih mendalami konstruksi perkara dan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadaan website desa.

Hingga kini, pihak Kejari Aceh Selatan belum memberikan penjelasan mengenai ada atau tidaknya penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Kasi Pidsus juga menegaskan bahwa proses penyidikan tetap dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas.

“Proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” tegasnya.

Setahun Dilaporkan FORMAKI

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dugaan penyimpangan pengadaan website desa di Kabupaten Aceh Selatan telah dilaporkan Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) kepada Kejari Aceh Selatan pada 29 Oktober 2025.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan mekanisme pengadaan, dugaan pengondisian penyedia jasa, hingga persoalan nilai anggaran dan realisasi pekerjaan website desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kejari Aceh Selatan juga dilaporkan telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Selatan serta pimpinan PT Media Krusial Mandiri (PT MKM), perusahaan yang disebut berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan website desa.

Pada pemberitaan SaranNews tanggal 1 November 2026, Koordinator Wilayah FORMAKI Aceh Selatan, Along, secara terbuka mempertanyakan perkembangan penanganan laporan lembaganya setelah berjalan lebih dari satu tahun.

“Kami secara kelembagaan mempertanyakan secara terbuka kepada pihak Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Sudah setahun kasus tersebut ditangani Kejari. Kami selaku pelapor dan publik juga perlu tahu sejauh manakah perkembangan penanganannya saat ini?” ujar Along sebagaimana diberitakan sebelumnya.

Along juga berharap agar proses penegakan hukum terhadap perkara yang menyangkut penggunaan Dana Desa tersebut dapat berjalan secara objektif dan independen, tanpa memandang kedudukan maupun jabatan pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara.

Penghitungan Kerugian Negara Jadi Salah Satu Perkembangan yang Ditunggu

Dengan adanya penjelasan resmi dari Kejari Aceh Selatan, kini diketahui bahwa perkara pengadaan website desa tersebut masih berada dalam proses penyidikan, dengan sejumlah pemeriksaan ahli telah dilakukan.

Meski demikian, sejumlah informasi masih belum diketahui secara terbuka, di antaranya kapan perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, lembaga atau pihak yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, serta hasil pendalaman terhadap pihak-pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum.

Penghitungan kerugian keuangan negara menjadi salah satu perkembangan penting yang masih ditunggu dalam penanganan perkara ini. Namun, hasil penghitungan tersebut belum dapat dipastikan sebelum disampaikan secara resmi oleh pihak yang berwenang.

Sementara itu, keterangan Kasi Pidsus mengenai pendalaman pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban menunjukkan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan belum seluruh hasilnya dapat disampaikan kepada publik.

Redaksi SaranNews akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik dan penegakan hukum, dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah.[red]