Kerugian Negara Rp943 Juta di Gunung Pulo, Polres Aceh Selatan Buru Bendahara Desa yang Kabur Saat Penyidikan

TAPAKTUAN | SNN – Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Selatan resmi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap bendahara desa berinisial M. Yulizar (34), menyusul kaburnya yang bersangkutan saat proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa Gunung Pulo, Kecamatan Kluet Utara, Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp943,25 juta.

Penerbitan status buronan tersebut dikonfirmasi oleh jajaran penyidik pada Rabu (11/11/2026), setelah terlapor mangkir dari panggilan pemeriksaan kepolisian. Berdasarkan lembar pengumuman DPO bernomor resmi yang disebarluaskan, M. Yulizar merupakan warga kelahiran Gampong Gunung Pulo pada 28 Oktober 1990 yang tercatat berprofesi sebagai petani.

Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah melalui Kasat Reskrim Iptu Bagus Pribadi menyampaikan bahwa penerbitan DPO merupakan langkah hukum tegas untuk mempersempit ruang gerak terlapor sekaligus mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam melacak keberadaan tersangka.

“Penerbitan DPO ini merupakan komitmen kepolisian dalam menuntaskan penyidikan secara transparan dan akuntabel. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaan orang tersebut agar segera menghubungi nomor kontak penyidik Satreskrim Polres Aceh Selatan. Kami tidak mentoleransi penyalahgunaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat gampong,” kata Bagus Pribadi di Tapaktuan.

Dugaan Kegiatan Fiktif dan Penahanan Keuchik

Kasus korupsi dana gampong ini sebelumnya telah menyeret Keuchik Gampong Gunung Pulo berinisial SA (45) ke balik jeruji besi. Penyidik Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Aceh Selatan menangkap dan menahan SA pada Selasa (3/11/2026) usai menetapkannya sebagai tersangka melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap.TSK/66/XI/RES.3.3/2026/Satreskrim.

Dugaan penyimpangan bermula dari laporan polisi tertanggal 11 Mei 2026 mengenai pengelolaan Dana Desa Gunung Pulo pada dua tahun anggaran berturut-turut. Hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara menemukan indikasi kerugian mencapai Rp943.255.328 yang bersumber dari sejumlah kegiatan fisik dan nonfisik yang tidak terlaksana alias fiktif, namun anggaran kas desa tetap dicairkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kuasa hukum tersangka SA, Maman Supriyadi dari Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS), sebelumnya mendesak penyidik agar tidak membatasi jerat hukum pada kliennya semata. Ia menegaskan bahwa arus pencairan anggaran desa berada di bawah kendali teknis bendahara desa.

“Berdasarkan fakta-fakta yang digali dalam proses penyidikan, timbulnya kerugian keuangan negara tidak terlepas dari peran bendahara desa yang memegang buku kas umum dan memfasilitasi penarikan dana. Upaya pengejaran terhadap bendahara yang melarikan diri ini sangat krusial agar pengungkapan kasus menjadi terang benderang dan tidak tebang pilih,” ujar Maman.

Ujian Transparansi Pengelolaan Dana Gampong di Aceh Selatan

Kasus pelarian bendahara desa ini menambah daftar panjang persoalan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Selatan menjelang akhir Tahun Anggaran 2026. Di wilayah hukum yang sama, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan juga masih mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem website desa yang melibatkan ratusan gampong.

Kementerian Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 telah mengamanatkan bahwa seluruh alokasi Dana Desa wajib diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur lingkungan gampong, serta penanggulangan kemiskinan ekstrem. Penyelewengan dana hingga mendekati Rp1 miliar di Gunung Pulo dinilai sangat merugikan warga yang membutuhkan perbaikan fasilitas lingkungan dan pemberdayaan ekonomi pascabencana.

Kepolisian meminta masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi terkait keberadaan M. Yulizar agar segera melapor melalui nomor kontak penyidik 081360067911 atau 081220714828. Publik kini menanti kinerja Satreskrim Polres Aceh Selatan dalam membekuk buronan tersebut serta menelusuri ke mana saja aliran uang rakyat Rp943 juta itu bermuara. (red)