Mantan Pengurus MPI KNPI Aceh Selatan Desak DPD I Segera Gelar Musda, Ingatkan Harus Sesuai AD/ART, Jangan Jadi Ajang Meloloskan Calon Pesanan Penguasa

ACEH SELATAN | SNN – Mantan Pengurus Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Selatan, Ahmad Fadhli, S.H., mendesak Dewan Pengurus Daerah (DPD) I KNPI Aceh agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI Kabupaten Aceh Selatan.

Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keberlangsungan organisasi kepemudaan di Aceh Selatan, sekaligus mengingatkan agar proses regenerasi kepemimpinan KNPI dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Ahmad Fadhli yang juga merupakan praktisi hukum menilai bahwa DPD I KNPI Aceh perlu segera memberikan kepastian mengenai pelaksanaan Musda DPD II KNPI Aceh Selatan, sehingga proses pergantian kepemimpinan organisasi dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, Musda bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, melainkan forum strategis untuk menentukan arah perjuangan, independensi, dan eksistensi KNPI Aceh Selatan ke depan.

Karena itu, ia mengingatkan agar DPD I KNPI Aceh tidak hanya berorientasi pada terlaksananya Musda, tetapi juga memastikan seluruh proses dan tahapan pemilihan memiliki landasan organisatoris yang sah dan konstitusional.

“Musda DPD II KNPI Aceh Selatan harus dilaksanakan sesuai AD/ART organisasi, sehingga melahirkan calon-calon pemimpin yang sah dan konstitusional,” ujar Ahmad Fadhli dalam keterangannya kepada media, Selasa (10/11/2026).

Ia juga berharap setiap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) maupun gabungan OKP yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Musda diberikan kesempatan untuk mengusulkan kader-kader terbaiknya sebagai calon Ketua DPD II KNPI Aceh Selatan.

Menurut Ahmad Fadhli, secara historis OKP merupakan wadah pembinaan dan pengkaderan generasi muda untuk meniti karier dalam organisasi. Sementara itu, KNPI menjadi wadah berhimpunnya berbagai organisasi kepemudaan yang telah berkontribusi melahirkan tokoh-tokoh di tingkat daerah maupun nasional.

Oleh sebab itu, ia berharap proses pemilihan Ketua KNPI Aceh Selatan benar-benar memberikan ruang bagi kader-kader potensial yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman organisasi, dan komitmen memperjuangkan kepentingan pemuda.

Ingatkan Jangan Ada Calon Pesanan Penguasa

Lebih jauh, Ahmad Fadhli secara tegas mengingatkan agar penyelenggaraan Musda DPD II KNPI Aceh Selatan tidak dijadikan sekadar kegiatan seremonial untuk meloloskan calon tertentu, apalagi kandidat yang hanya mengandalkan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Ia menilai, kepemimpinan KNPI ke depan harus lahir dari proses demokrasi organisasi yang sehat, bukan ditentukan oleh kepentingan kelompok maupun hubungan kedekatan dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh kekuasaan.

“Musda DPD II KNPI Aceh Selatan bukan hanya seremoni untuk melahirkan calon-calon tertentu atau calon yang dekat dengan kekuasaan. Akan tetapi, jauh dari itu, calon Ketua DPD II KNPI Aceh Selatan ke depan haruslah seorang tokoh yang mampu membawa angin perubahan besar terhadap eksistensi KNPI itu sendiri,” tegasnya.

Bahkan, Ahmad Fadhli melontarkan kritik bernada satire apabila pelaksanaan Musda hanya dijadikan sarana untuk memenangkan figur yang telah dipersiapkan berdasarkan kepentingan tertentu.

“Namun, jika pemilihan Ketua DPD II KNPI Aceh Selatan ke depan dilaksanakan hanya untuk meloloskan calon tertentu atau calon pesanan, akan jauh lebih baik Musda DPD II KNPI tersebut ditunda 2.000 tahun yang akan datang,” sindirnya.

Menurut Ahmad Fadhli, kritik tersebut disampaikan bukan tanpa alasan, melainkan dilandasi rasa kecintaan dan kebanggaannya karena pernah menjadi bagian dari organisasi kepemudaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan gerakan pemuda Indonesia.

Ia mengaku tidak ingin marwah KNPI tergerus akibat kepentingan pragmatis, ambisi kekuasaan, maupun proses pergantian kepemimpinan yang mengabaikan prinsip demokrasi dan konstitusi organisasi.

Soroti Penggunaan Anggaran dan Independensi KNPI

Selain mengingatkan soal mekanisme pemilihan, Ahmad Fadhli juga menyoroti pentingnya akuntabilitas penyelenggaraan Musda, terutama apabila kegiatan tersebut mendapatkan dukungan anggaran yang bersumber dari keuangan negara atau daerah.

Menurutnya, penggunaan dana publik harus benar-benar dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung kepentingan organisasi, bukan sekadar memenuhi ambisi kelompok tertentu.

“Kita tidak ingin uang negara habis hanya untuk mewujudkan ambisi-ambisi kosong para pengejar kekuasaan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa independensi KNPI harus tetap dijaga agar organisasi kepemudaan tersebut tidak kehilangan perannya sebagai wadah berhimpun, pembinaan kader, dan penyampaian aspirasi generasi muda.

Karena itu, Ahmad Fadhli meminta agar para utusan OKP yang memiliki hak suara sesuai ketentuan organisasi benar-benar menjalankan tanggung jawabnya dalam menentukan kepemimpinan KNPI Aceh Selatan.

Menurutnya, setiap kandidat harus melalui proses penilaian yang menyeluruh, mulai dari rekam jejak organisasi, kapasitas kepemimpinan, integritas, hingga visi dan program yang ditawarkan untuk kemajuan pemuda Aceh Selatan.

“Yang berhak memilih adalah utusan-utusan OKP. Mereka harus melakukan seleksi menyeluruh terhadap siapa pun calon Ketua Umum DPD II KNPI Aceh Selatan ke depan, sehingga lahir tokoh atau ketua yang benar-benar melalui kajian dan seleksi sesuai dengan arah perjuangan organisasi, bukan karena kedekatan dengan puncak kekuasaan,” jelasnya.

Desak DPD I KNPI Aceh Segera Berikan Kepastian Musda

Ahmad Fadhli kembali menekankan pentingnya langkah nyata DPD I KNPI Aceh untuk memastikan pelaksanaan Musda DPD II KNPI Aceh Selatan dapat segera diselenggarakan sesuai ketentuan organisasi.

Ia berharap DPD I KNPI Aceh dapat mengambil peran sesuai kewenangannya dalam memastikan kejelasan mekanisme penyelenggaraan Musda, termasuk kepesertaan OKP, hak suara, persyaratan pencalonan, serta tahapan pemilihan yang berpedoman pada AD/ART.

Baginya, percepatan Musda harus berjalan seiring dengan upaya menjaga legitimasi dan independensi organisasi. Jangan sampai keinginan untuk segera membentuk kepengurusan baru justru mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi fondasi KNPI.

Ia berharap Musda mendatang dapat menjadi momentum konsolidasi dan kebangkitan gerakan kepemudaan di Aceh Selatan, sekaligus melahirkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat serta mampu membawa perubahan nyata bagi organisasi.

Pernyataan Ahmad Fadhli tersebut sekaligus menjadi desakan agar DPD I KNPI Aceh segera memberikan kepastian penyelenggaraan Musda DPD II KNPI Aceh Selatan, tanpa mengesampingkan aturan organisasi maupun membuka ruang bagi praktik pengondisian calon tertentu.[red]