34.432 Warga Sudah Terdampak Banjir Sepekan, Gubernur Aceh Baru Tetapkan Status Siaga Darurat Hingga Januari 2027

BANDA ACEH | SNN – Sedikitnya 34.432 warga Aceh sudah terdampak banjir dengan 125 rumah dilaporkan rusak selama sepekan terakhir, sebelum Pemerintah Aceh resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 pada Rabu (11/11/2026). Penetapan status berlaku hingga 31 Januari 2027 tersebut baru diteken Gubernur Aceh Muzakir Manaf setelah luapan sungai merendam puluhan gampong di berbagai kabupaten/kota dan merenggut korban jiwa.

Dalam rapat penetapan status yang diikuti secara virtual oleh Pj Sekda Aceh Taufik bersama jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengklaim kebijakan itu merupakan langkah antisipasi menghadapi potensi curah hujan ekstrem beberapa bulan ke depan. Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ serta peringatan analisis curah hujan bulanan dari Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda BMKG tertanggal 10 November 2026.

Melalui surat keputusan status siaga darurat tersebut, Pemerintah Aceh menginstruksikan seluruh SKPA, khususnya BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, serta Dinas Pengairan, untuk melakukan pemantauan kondisi kabupaten/kota selama 24 jam penuh serta menyiagakan personel dan alat berat guna mobilisasi cepat ke titik bencana.

Banjir Berulang Jebol Tanggul Darurat hingga Putuskan Air Bersih

Meski pemerintah provinsi menyebut kesiapsiagaan kini ditingkatkan, fakta di lapangan menunjukkan warga sudah menanggung kerugian berat sebelum status siaga diterbitkan. Data rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat banjir di Kabupaten Pidie Jaya sejak Minggu (8/11/2026) malam telah merendam 49 gampong di enam kecamatan dengan ketinggian air 50 hingga 150 sentimeter.

Sebanyak 8.608 kepala keluarga atau 32.272 jiwa di Pidie Jaya terdampak langsung, sementara tanggul darurat sungai di Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, kembali jebol akibat luapan DAS Krueng Meureudu, Krueng Putu, dan Krueng Jeulanga. Selain merendam rumah dan areal persawahan, terjangan banjir turut merusak ruas jalan, bangunan sekolah, hingga jaringan pipa air bersih PDAM Panteraja.

Di wilayah tengah dan tenggara, BPBD Aceh Tengah melaporkan dua jembatan darurat yang baru sebulan dibangun ambruk diterjang banjir dan longsor. Sementara di Aceh Tenggara dan Gayo Lues, luapan sungai turut merendam permukiman warga hingga sempat memutus akses jalur distribusi logistik serta pasokan bahan bakar minyak.

Serapan TKD Bencana dan Tambahan Anggaran SKPA Masih Rendah

Penetapan status siaga darurat hingga Januari 2027 ini juga memunculkan pertanyaan krusial mengenai kesiapan fisik serta eksekusi anggaran kebencanaan di tingkat provinsi. Berdasarkan data pemantauan portal P2K APBA Pemerintah Aceh sendiri hingga pekan kedua November 2026, realisasi tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana dari pagu Rp1,65 triliun tercatat baru terserap sekitar Rp621,96 miliar atau 30,16 persen.

Lambannya perbaikan tanggul permanen dan pengerukan sedimentasi sungai membuat masyarakat terus menjadi korban dari banjir luapan berulang setiap kali intensitas hujan meningkat di wilayah hulu. Di sisi lain, tenggat tahun anggaran 2026 tinggal menyisakan waktu kurang dari dua bulan menjelang batas pencairan pertengahan Desember.

Masyarakat terdampak kini menagih tindak lanjut konkret dari instruksi siaga darurat tersebut, bukan sekadar rapat koordinasi virtual dan imbauan kewaspadaan. Pemerintah Aceh dan seluruh SKPA terkait dituntut membuktikan pengerahan nyata alat berat, percepatan pembangunan tanggul serta jembatan permanen, dan keterbukaan realisasi dana darurat kebencanaan agar bencana serupa tidak terus berulang hingga awal 2027. (red)