Editorial
Pencarian
Oleh: Dewan Redaksi sarannews.net
Asa ratusan ribu masyarakat pesisir barat dan selatan Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sedang berada di persimpangan paling kritis. Berpuluh tahun lamanya, narasi tentang ketertinggalan infrastruktur, tingginya angka kemiskinan, dan jauhnya rentang kendali birokrasi menjadi bahan bakar utama pergerakan ini. Warga berharap, provinsi baru kelak akan memutus rantai ketidakadilan distribusi kue Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang selama ini terasa mandek di pesisir barat-selatan.
Namun, di tengah tebalnya tembok Moratorium DOB dari pemerintah pusat, ujian sesungguhnya justru merobek dari dalam rumah sendiri.
Manuver Elite dan Bahaya Faksionalisme
Redaksi mencatat adanya riak tajam berupa tarik-menarik legitimasi di akar pergerakan. Pada Sabtu (13/6/2026), publik disuguhkan klaim dari Hafil Fuddin, Ketua Formatur KP3 BARSELA di Banda Aceh, yang menyatakan bahwa wadah perjuangan ABAS telah bertransformasi dan disempurnakan menjadi BARSELA.
Klaim ini seolah menjadi langkah mendahului (preemptive strike). Sebab, dokumen internal yang diperoleh redaksi mengungkap bahwa embrio orisinal pergerakan ini, yakni KP3 ABAS, justru sedang memanaskan mesin di Meulaboh. Melalui undangan bernomor “Istimewa”, para inisiator menjadwalkan konsolidasi pada Rabu, 17 Juni 2026 di Universitas Teuku Umar (UTU) dengan agenda krusial: revisi pengurus pusat dan pemilihan Ketua Umum KP3 ABAS yang baru.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengunci rapat syarat pemekaran dengan menuntut kesiapan kapasitas daerah dan soliditas administratif yang berjenjang. Dalam lanskap regulasi seketat ini, dualisme kepemimpinan komite adalah sebuah bunuh diri politik. Jika faksionalisme ini dipertahankan, para elite secara tidak sadar sedang menyodorkan amunisi gratis bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menolak usulan DOB. Jakarta hanya akan berkata: “Selesaikan dulu urusan internal kalian, baru bicara soal otonomi.”
Musuh Nyata: Ketimpangan Anggaran
Di saat para elite sibuk berebut panggung siapa yang paling berhak memegang tongkat komando, realitas ketimpangan ekonomi dibiarkan tanpa pengawalan. Diantaranya dapat dilihat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2026 yang dikantongi sarannews.net menjadi bukti empiris yang menampar nalar publik.
Dari total pagu anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebesar Rp 388,4 Miliar, dialokasikan dana sekitar Rp 250,3 Miliar khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik dayah se-Aceh. Namun, mari kita lacak ke mana aliran dana triliunan rupiah APBA ini bermuara.
Enam kabupaten di wilayah yang diusulkan menjadi provinsi baru (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, dan Simeulue) yang secara geografis mencakup 30 persen luas Aceh ternyata hanya mendapatkan “remah-remah”. Jika ditotal, alokasi fisik dayah untuk enam kabupaten tersebut tidak menyentuh angka Rp 4 Miliar (kurang dari 1,5 persen dari total pagu sarpras).
Bandingkan dengan pesisir utara. Satu kabupaten saja, yakni Bireuen, menyedot alokasi sarana prasarana sebesar Rp 28,3 Miliar. Angka ini nyaris tujuh kali lipat lebih besar dari total alokasi enam kabupaten di barat-selatan. Inilah “musuh” sesungguhnya yang harus dilawan oleh elite pergerakan, bukan malah bertarung melawan kawan sendiri.
Tantangan Terbuka Redaksi
Dukungan moral masyarakat pesisir Samudera Hindia tidak datang secara gratis. Dukungan itu harus dibayar dengan transparansi visi. Oleh karena itu, sarannews.net menantang kedua poros pergerakan, baik KP3 BARSELA di Banda Aceh maupun KP3 ABAS di Meulaboh untuk keluar dari zona nyaman perebutan legitimasi, dan menjawab tiga tantangan publik ini:
Agenda 17 Juni di Meulaboh esok hari harus menjadi Ujian Kedewasaan. Pertemuan itu tidak boleh sekadar menjadi ajang unjuk kekuatan kubu, melainkan harus bertransformasi menjadi Konsensus Islah Barat Selatan. Rakyat sudah lelah dengan manuver elite. Kini saatnya buktikan bahwa pemekaran wilayah ini murni demi pemerataan dan keadilan sosial, bukan sekadar panggung Politik dan kendaraan menuju kursi kekuasaan baru.[red]
Oleh: Dewan Redaksi sarannews.net
Asa ratusan ribu masyarakat pesisir barat dan selatan Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sedang berada di persimpangan paling kritis. Berpuluh tahun lamanya, narasi tentang ketertinggalan infrastruktur, tingginya angka kemiskinan, dan jauhnya rentang kendali birokrasi menjadi bahan bakar utama pergerakan ini. Warga berharap, provinsi baru kelak akan memutus rantai ketidakadilan distribusi kue Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang selama ini terasa mandek di pesisir barat-selatan.
Namun, di tengah tebalnya tembok Moratorium DOB dari pemerintah pusat, ujian sesungguhnya justru merobek dari dalam rumah sendiri.
Manuver Elite dan Bahaya Faksionalisme
Redaksi mencatat adanya riak tajam berupa tarik-menarik legitimasi di akar pergerakan. Pada Sabtu (13/6/2026), publik disuguhkan klaim dari Hafil Fuddin, Ketua Formatur KP3 BARSELA di Banda Aceh, yang menyatakan bahwa wadah perjuangan ABAS telah bertransformasi dan disempurnakan menjadi BARSELA.
Klaim ini seolah menjadi langkah mendahului (preemptive strike). Sebab, dokumen internal yang diperoleh redaksi mengungkap bahwa embrio orisinal pergerakan ini, yakni KP3 ABAS, justru sedang memanaskan mesin di Meulaboh. Melalui undangan bernomor “Istimewa”, para inisiator menjadwalkan konsolidasi pada Rabu, 17 Juni 2026 di Universitas Teuku Umar (UTU) dengan agenda krusial: revisi pengurus pusat dan pemilihan Ketua Umum KP3 ABAS yang baru.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengunci rapat syarat pemekaran dengan menuntut kesiapan kapasitas daerah dan soliditas administratif yang berjenjang. Dalam lanskap regulasi seketat ini, dualisme kepemimpinan komite adalah sebuah bunuh diri politik. Jika faksionalisme ini dipertahankan, para elite secara tidak sadar sedang menyodorkan amunisi gratis bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menolak usulan DOB. Jakarta hanya akan berkata: “Selesaikan dulu urusan internal kalian, baru bicara soal otonomi.”
Musuh Nyata: Ketimpangan Anggaran
Di saat para elite sibuk berebut panggung siapa yang paling berhak memegang tongkat komando, realitas ketimpangan ekonomi dibiarkan tanpa pengawalan. Diantaranya dapat dilihat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2026 yang dikantongi sarannews.net menjadi bukti empiris yang menampar nalar publik.
Dari total pagu anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebesar Rp 388,4 Miliar, dialokasikan dana sekitar Rp 250,3 Miliar khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik dayah se-Aceh. Namun, mari kita lacak ke mana aliran dana triliunan rupiah APBA ini bermuara.
Enam kabupaten di wilayah yang diusulkan menjadi provinsi baru (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, dan Simeulue) yang secara geografis mencakup 30 persen luas Aceh ternyata hanya mendapatkan “remah-remah”. Jika ditotal, alokasi fisik dayah untuk enam kabupaten tersebut tidak menyentuh angka Rp 4 Miliar (kurang dari 1,5 persen dari total pagu sarpras).
Bandingkan dengan pesisir utara. Satu kabupaten saja, yakni Bireuen, menyedot alokasi sarana prasarana sebesar Rp 28,3 Miliar. Angka ini nyaris tujuh kali lipat lebih besar dari total alokasi enam kabupaten di barat-selatan. Inilah “musuh” sesungguhnya yang harus dilawan oleh elite pergerakan, bukan malah bertarung melawan kawan sendiri.
Tantangan Terbuka Redaksi
Dukungan moral masyarakat pesisir Samudera Hindia tidak datang secara gratis. Dukungan itu harus dibayar dengan transparansi visi. Oleh karena itu, sarannews.net menantang kedua poros pergerakan, baik KP3 BARSELA di Banda Aceh maupun KP3 ABAS di Meulaboh untuk keluar dari zona nyaman perebutan legitimasi, dan menjawab tiga tantangan publik ini:
Agenda 17 Juni di Meulaboh esok hari harus menjadi Ujian Kedewasaan. Pertemuan itu tidak boleh sekadar menjadi ajang unjuk kekuatan kubu, melainkan harus bertransformasi menjadi Konsensus Islah Barat Selatan. Rakyat sudah lelah dengan manuver elite. Kini saatnya buktikan bahwa pemekaran wilayah ini murni demi pemerataan dan keadilan sosial, bukan sekadar panggung Politik dan kendaraan menuju kursi kekuasaan baru.[red]
