Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
BANDA ACEH | sarannews.net – Upaya percepatan pembangunan dan perbaikan tata kelola pelayanan publik di Aceh membutuhkan stabilitas keamanan dan sinergi lintas sektoral yang kuat. Menyadari hal tersebut, jajaran eksekutif Pemerintah Aceh mengambil langkah proaktif dengan menggandeng institusi kepolisian.
Mengeksekusi arahan langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, memimpin rombongan para Asisten dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan.
Pertemuan yang dikemas dalam silaturahmi kerja tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolda, Markas Polda Aceh, Banda Aceh, Selasa (28/7/2026).
“Kunjungan komprehensif ini adalah bagian dari agenda strategis Pemerintah Aceh dalam menggalang kerja sama lintas institusi demi membangun Aceh yang lebih tertata,” terang Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), Rabu (29/7/2026).
Mitra Strategis Pengawal Kebijakan
Ampon Man membeberkan bahwa Gubernur Mualem secara khusus telah menginstruksikan Sekda Nasir agar proaktif menjahit komunikasi dan kerja sama operasional dengan berbagai elemen penegak hukum dan keamanan.
“Langkah Sekda Nasir membawa gerbong Setda Aceh ke Mapolda adalah wujud nyata dari amanah Gubernur. Polda Aceh diposisikan sebagai mitra strategis sentral yang harus bersinergi erat dengan pemerintah daerah,” tegas Ampon Man.
Dalam pertemuan meja bundar tersebut, Irjen Pol Ruddi Setiawan beserta jajaran pejabat utama (PJU) Polda Aceh menyambut positif inisiatif eksekutif. Kapolda menyatakan kesiapan penuh institusi Tribrata untuk mem-back up dan bersinergi dengan Pemerintah Aceh.
Dukungan dan kerja sama lintas sektor ini dinilai sebagai kunci utama dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, memastikan kelancaran proyek pembangunan daerah, serta menjamin hadirnya pelayanan publik yang prima dan berkeadilan bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekda M. Nasir turut mengapresiasi keterbukaan dan komitmen jajaran Polda Aceh. Menurut Nasir, tanpa adanya jaminan stabilitas dari aparat penegak hukum, berbagai program strategis yang tengah dikebut oleh Pemerintah Aceh akan sulit terealisasi dengan optimal.
“Ruang komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh kini semakin diperkuat. Dengan semangat kolaborasi ini, kedua institusi berkomitmen untuk bersama-sama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, aman, akuntabel, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh,” pungkas Ampon Man menutup keterangannya. [red]
