Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
BANDA ACEH | sarannews.net – Klaim ketersediaan stok yang kerap didengungkan oleh pihak korporat tampaknya berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Merespons kelangkaan semen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mencekik denyut ekonomi warga, Pemerintah Aceh akhirnya turun tangan membentuk tim investigasi lintas sektor.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk segera mengurai benang kusut tata niaga kedua komoditas strategis tersebut. Tidak ada toleransi bagi oknum mafia yang sengaja menimbun atau memanipulasi distribusi.
“Pemerintah Aceh tidak akan mentolerir segala bentuk kesengajaan atau sabotase distribusi. Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan tegas bersama penegak hukum,” peringat Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Saat ini, satuan tugas khusus telah dibentuk di bawah komando Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Irza, dengan melibatkan Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Teuku Adi Darma, Kadis ESDM Asnawi, serta Biro Perekonomian Setda Aceh dan aparat kepolisian dari Polda Aceh.
Klaim Korporat vs Temuan Lapangan
Menelusuri macetnya pasokan semen, Disperindag Aceh telah memanggil pihak PT Solusi Bangun Andalas (Semen Andalas). Secara diplomatis, produsen berdalih bahwa aktivitas produksi berjalan normal tanpa kendala, namun terjadi lonjakan permintaan ekstrem di sejumlah wilayah. Pemerintah Aceh menyatakan tidak akan menelan mentah-mentah alasan tersebut dan akan terus melacak rantai pasok hingga ke tingkat pengecer.
Kejanggalan yang lebih masif justru ditemukan saat tim gabungan (ESDM, Disperindag, dan Ditreskrimsus Polda Aceh) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah SPBU di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Meski PT Pertamina Patra Niaga mengklaim stok BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg di Aceh dalam batas aman, temuan Sidak di SPBU Lambhuk dan SPBU Lingke justru mengindikasikan adanya praktik penyelewengan terstruktur. Tim mendapati sejumlah kendaraan menggunakan sistem QR Barcode Subsidi Tepat Guna yang datanya sama sekali tidak sinkron dengan nomor polisi (pelat) kendaraan fisik yang mengantre.
“Bahkan di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan yang mencolok. Begitu petugas gabungan tiba, banyak kendaraan yang sedang mengantre subsidi justru kocar-kacir membubarkan diri keluar dari SPBU. Ini indikasi kuat ada yang tidak beres dalam administrasi pengisian konsumen,” beber Nurlis.
Seluruh temuan kejanggalan barcode dan nomor polisi bodong ini telah didata secara forensik oleh tim kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
Pemerintah Aceh mendesak partisipasi aktif masyarakat. “Jika warga melihat ada praktik penimbunan semen, atau permainan barcode BBM subsidi di SPBU oleh oknum tertentu, segera laporkan. Setiap laporan akan kita verifikasi dan sikat bersama instansi terkait,” pungkas Nurlis. [red]
