BANDA ACEH | sarannews.net – Pemerintah Aceh memaparkan kemajuan terbaru terkait penanganan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Serambi Mekkah. Meski pembangunan Hunian Sementara (Huntara) diklaim hampir rampung, ketimpangan serius masih terlihat pada realisasi Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak yang berjalan lamban.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026). Rapat strategis ini turut dihadiri perwakilan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta para kepala daerah dari wilayah terdampak.
Dalam paparannya, Sekda Nasir merincikan bahwa pembangunan Huntara kini telah menyentuh angka 99 persen, yakni terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target total 20.797 unit. Namun, kondisi kontras terjadi pada sektor pemenuhan rumah permanen atau Huntap.
“Realisasi Huntap saat ini masih sangat minim, berada di angka 3,6 persen atau baru terbangun 397 unit. Padahal, total kebutuhan riil masyarakat di lapangan mencapai 37.107 unit. Ini yang sekarang menjadi fokus utama percepatan kita,” ungkap Nasir blak-blakan.
Bedah Realisasi Anggaran dan Pemulihan Jalur Vital
Menyangkut aspek transportasi dan konektivitas wilayah, Nasir menjelaskan bahwa 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional saat ini telah berhasil difungsikan secara darurat. Sementara untuk tingkat daerah, sebanyak 1.543 dari total 1.638 ruas jalan yang rusak telah kembali dapat diakses oleh mobilitas masyarakat.
Kendati demikian, sorotan tajam mengarah pada lambatnya penyerapan dukungan anggaran. Sekda Aceh membeberkan bahwa realisasi keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) 2026 baru menyerap Rp146,73 miliar, atau setara 17,8 persen dari total pagu sebesar Rp824,82… miliar. Dana yang terserap itu dialokasikan untuk 766 paket kegiatan, di mana baru 353 paket (46,1 persen) yang resmi memasuki pengerjaan fisik di lapangan.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis bersama (desk) lintas 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang digelar pada 22–23 Juli lalu, total kebutuhan penanganan secara menyeluruh teridentifikasi mencapai 2.537 paket kegiatan dengan nilai estimasi mencapai Rp5 triliun. Namun, hingga saat ini, kapasitas pendanaan yang berjalan baru menyentuh Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen.
Ajukan Tiga Usulan Strategis ke Pusat
Guna menutup celah kesenjangan anggaran fiskal tersebut, Pemerintah Aceh secara resmi melayangkan tiga usulan taktis kepada pemerintah pusat:
- Penguatan Fiskal K/L: Mendesak komitmen pendanaan penuh dari kementerian terkait guna menutup defisit alokasi anggaran agar paket program prioritas tidak mandek.
- Pemulihan Konektivitas 10 Ruas Prioritas: Mendorong penanganan khusus terhadap 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 daerah terdampak parah (Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur) sebagai urat nadi ekonomi warga.
- Pembentukan Koordinasi Terpadu: Menyarankan penunjukan instan Person in Charge (PIC) khusus di setiap kementerian agar kendala birokrasi dan teknis di lapangan dapat dipangkas secara cepat dan akuntabel.
“Pemerintah Aceh berkomitmen penuh mengawal setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan di lapangan. Kita ingin memastikan akuntabilitas anggaran berjalan lurus dengan asas kemanfaatan nyata bagi masyarakat korban bencana,” pungkas Nasir. [red]
