BANDA ACEH | sarannews.net – Eksploitasi sumber daya energi besar-besaran di perairan Aceh tidak boleh lagi hanya menguntungkan segelintir pihak di pusat. Menegaskan posisi tawar daerah, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menggelar lobi tingkat tinggi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo.
Pertemuan strategis yang berlangsung tertutup di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pekan lalu ini secara spesifik membedah masa depan investasi dan hilirisasi sektor energi di Aceh. Dalam pertemuan tersebut, Mualem turut didampingi oleh utusan khususnya, Chowadja Sanova.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membuahkan sinyal positif. Hashim diklaim memberikan komitmen penuh untuk menyokong percepatan ekonomi Aceh.
“Bapak Hashim menegaskan komitmennya untuk mendorong pengusaha-pengusaha nasional maupun investor asing agar segera berpartisipasi aktif dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Bukan Sekadar Penonton Blok Andaman
Diskusi investasi ini mengalir tajam pada isu pengelolaan cadangan gas raksasa di Blok Andaman yang saat ini tengah dieksplorasi oleh perusahaan multinasional seperti Mubadala Energy.
Nurlis menyampaikan, Gubernur Mualem pada prinsipnya sangat menghormati otoritas dan keputusan Pemerintah Pusat terkait regulasi pengelolaan energi. Kendati demikian, Mualem memberikan garis bawah yang tegas: sumber daya alam di Aceh harus memberikan manfaat ekonomi (multiplier effect) yang paling besar bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
“Mualem mendesak pentingnya pengembangan industri hilir (hilirisasi) atas sumber daya gas dari Blok Andaman. Ini adalah langkah strategis mutlak agar Aceh mendapat nilai tambah, pembukaan lapangan kerja besar-besaran, serta menumbuhkan industri turunan berbasis gas,” papar Nurlis.
Mualem memegang prinsip ekonomi keadilan. “Prinsipnya harus sama-sama senang. Perusahaan yang investasi dapat laba, Pemerintah Pusat ada pemasukan ke kas negara, dan Pemerintah Aceh juga harus dapat untung untuk kesejahteraan rakyatnya,” tiru Nurlis mengutip pernyataan Gubernur.
Jaminan Karpet Merah Birokrasi
Menyambut komitmen dari Hashim, Pemerintah Aceh menjanjikan iklim investasi yang sehat dan bebas dari pungutan liar. Gubernur Mualem telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk memberikan ‘karpet merah’ berupa penyederhanaan birokrasi dan percepatan perizinan bagi para investor yang serius.
“Bulan Juli ini saja, hampir setiap pekan ada pengusaha yang datang untuk menjajaki investasi, mayoritas berkaitan erat dengan gas Blok Andaman. Sesuai amanah Gubernur, Pemerintah Aceh melayani dan memfasilitasi mereka dengan birokrasi yang cepat dan transparan,” tutup Sekda Nasir menambahkan. [red]
