BANDA ACEH | SNN — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan jembatan permanen pada jalur strategis lintas Sumatera-Aceh. Langkah ini diambil secara cepat tanpa menunggu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi penuh selesai, sebagai jawaban atas isolasi ekonomi yang selama ini menghambat pergerakan logistik, perdagangan, dan distribusi barang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa infrastruktur darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat bencana hanya bersifat sementara dan memiliki keterbatasan kapasitas. Jalur lintas Medan-Aceh merupakan urat nadi distribusi nasional, termasuk pengangkutan bahan bakar minyak (BBM), semen, serta kebutuhan pokok lainnya.
“Pada saat tanggap darurat, jembatan yang kita bangun bersifat sementara. Kendaraan besar tetap melintas meskipun sudah kita batasi maksimal 20 ton. Karena ini jalur lintas Medan-Aceh dengan angkutan BBM, logistik, dan semen, saya memberanikan diri langsung membangun jembatan permanennya,” ujar Dody dalam forum dialog infrastruktur di Jakarta.
Pembangunan jembatan permanen ini disambut positif oleh pelaku usaha di Aceh. Selama ini, terputusnya akses jalan akibat kerusakan jembatan membuat biaya logistik melonjak tajam, sehingga harga barang kebutuhan pokok di pasaran ikut merangkak naik. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan distribusi produk pada jalur darat paling merasakan dampaknya.
Pekerjaan fisik di lapangan telah berjalan sehingga penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, meskipun pembayaran kepada pelaksana pekerjaan tetap mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga Juni 2026, Kementerian PU telah menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi 1.544 unit rumah hunian atau sekitar 83 persen dari total target 1.866 unit di 18 lokasi.
Di sektor konektivitas, sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan terdampak bencana telah ditangani. Selain itu, program padat karya terus dijalankan untuk membersihkan lumpur yang masih menumpuk di sejumlah wilayah, khususnya di Aceh Tamiang.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun. Anggaran tersebut disetujui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen mempercepat pemulihan dan memastikan konektivitas Sumatera-Aceh kembali optimal. Sektor pariwisata pun diproyeksikan ikut bangkit seiring membaiknya akses jalan, membawa harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi Serambi Mekkah. (Red)
