Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
BANDA ACEH | sarannews.net – Kerja cepat dan tekanan dari Tim Evaluasi Pemerintah Aceh dalam mengurai karut-marut antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) akhirnya membuahkan hasil. Merespons desakan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga resmi menambah volume penyaluran BBM bersubsidi untuk wilayah Aceh.
Informasi strategis tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, berdasarkan laporan progres harian dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
“Gubernur Mualem terus meminta laporan setiap saat. Beliau ingin masalah kelangkaan ini segera teratasi hingga tuntas, sebab kondisi ini sangat menyusahkan masyarakat di lapangan,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Selasa (4/8/2026).
Berdasarkan laporan detail Sekda, Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal telah merealisasikan penambahan distribusi pasokan. Penyaluran Gasoil (solar) ditingkatkan menjadi 120,4 persen, sementara Gasoline (bensin) didongkrak hingga 109 persen dari volume penyaluran normal harian.
Kepastian penambahan kuota ini disampaikan langsung oleh Sales Branch Manager (SBM) Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat evaluasi lanjutan yang dipimpin oleh Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Irza, di Ruang Rapat Setda Aceh, Senin (3/8/2026).
Perombakan SOP SPBU dan Pembentukan Satgas
Selain penambahan kuota, Pertamina bersama Pemerintah Aceh dan Aparat Penegak Hukum (APH) juga langsung turun gelanggang melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sidak ini bertujuan memonitor stok sekaligus menertibkan SPBU bandel agar tidak lagi melayani kendaraan dengan tangki modifikasi maupun praktik penyalahgunaan ilegal lainnya.
Untuk mengurai kemacetan yang kerap memblokir fasilitas umum, sejumlah langkah teknis kini mulai diberlakukan di tingkat SPBU:
Dari sisi regulasi, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah mengonsolidasikan data kendaraan bermotor dengan Samsat guna menyisir dan memblokir nomor polisi bodong yang kerap menyedot BBM subsidi. Pemerintah juga tengah menggodok Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh yang akan memberikan jalur prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan angkutan umum penumpang dan logistik berpelat kuning, hasil koordinasi dengan Organda.
“Sebagai langkah pamungkas untuk memastikan ketertiban, Pemerintah Aceh akan segera membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh,” tegas Nurlis.
Evaluasi berkala antara Pemerintah Aceh, Pertamina, Hiswana Migas, dan Organda akan terus dipacu untuk memastikan pasokan terjaga dan tidak ada lagi praktik penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab. [red]
