Demi Keadilan Ekonomi, Pemerintah Aceh Surati Presiden Tolak Penyaluran Gas Andaman ke Luar

BANDA ACEH | SNN — Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi telah menyurati Presiden Republik Indonesia untuk menegaskan komitmen mereka agar proses hilirisasi gas dari Blok Andaman dilakukan sepenuhnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Langkah ini bukan sekadar manuver ekonomi, melainkan upaya mempertahankan aset dan mendorong kebangkitan kembali industri energi di Tanah Rencong.

Tolak Pembangunan Pipa ke Luar Aceh

Upaya masif Pemerintah Aceh ini dilakukan untuk merespons wacana pengangkutan gas mentah dari Blok Andaman melalui pipa transmisi ke luar wilayah Aceh, khususnya ke Sumatera Utara. Hal ini dinilai akan mengurangi efek ganda ekonomi (multiplier effect) bagi masyarakat lokal.

Dalam keterangannya, Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah menekankan bahwa KEK Arun memiliki infrastruktur yang sangat memadai peninggalan masa keemasan PT Arun NGL. Mengembalikan kejayaan Arun melalui hilirisasi gas Andaman diyakini akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan menggerakkan roda perekonomian Aceh yang sempat stagnan paska-tsunami dan konflik berkepanjangan.

Menagih Janji Keadilan Ekonomi

Langkah proaktif menyurati Presiden ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah pusat terkait keadilan distribusi ekonomi ke daerah penghasil. Pengelolaan gas Andaman di KEK Arun akan memastikan Aceh tidak hanya menjadi penonton atau lokasi eksploitasi, tetapi juga menerima nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri.

Pemerintah Aceh berharap Presiden dapat segera mengambil sikap tegas untuk menginstruksikan kementerian teknis dan lembaga terkait agar memprioritaskan KEK Arun sebagai satu-satunya pusat hilirisasi gas dari perairan Andaman. Keputusan ini sangat krusial bagi keberlanjutan investasi dan masa depan perekonomian masyarakat Aceh secara keseluruhan (Red).