Capaian Belanja Daerah Rendah Jelang Tutup Tahun, Gubernur Mualem Warning SKPA Percepat Realisasi APBA dan TKD 2026

BANDA ACEH | SNN – Lambannya serapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menjelang tutup tahun anggaran memicu teguran keras dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, Rabu (11/11/2026).

Mualem memperingatkan seluruh kepala dinas dan badan agar segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 maupun dana Transfer ke Daerah (TKD). Peringatan itu dilontarkan karena kekhawatiran anggaran pembangunan rakyat kembali mengendap dan terpaksa dikembalikan ke kas pemerintah pusat.

Penegasan tersebut disampaikan Mualem saat memimpin rapat koordinasi virtual bersama seluruh kepala SKPA dari Ruang Pengendalian dan Evaluasi (P2K) APBA, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/11/2026).

“Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus!” tegas Mualem di hadapan jajaran pejabat eselon Pemerintah Aceh.

Taqwallah Ditugaskan Awasi Dinas di Zona Merah Serapan

Untuk mendongkrak progres fisik dan keuangan yang tertinggal di sisa waktu kurang dari dua bulan, Mualem secara khusus menugaskan Staf Khusus Gubernur, Taqwallah, melakukan pengawasan langsung ke SKPA yang realisasi belanjanya masih berada di zona merah.

Sejumlah instansi yang menjadi sorotan tajam antara lain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, manajemen rumah sakit daerah, serta Badan Dayah Aceh. Mualem meminta kendala administrasi penyaluran bantuan hibah pembangunan masjid dan dayah segera dibereskan secara matang agar tidak memicu temuan hukum di kemudian hari.

“Percepat belanja hibah pembangunan masjid dan dayah, tetapi persiapkan seluruh persyaratan regulasinya secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum,” kata Mualem.

Kontradiksi Serapan Mandek Saat Tambahan TKD Rp1,65 Triliun Berpacu dengan Waktu

Kekhawatiran melesetnya target serapan ini tercermin dari rekam jejak evaluasi anggaran sepanjang tahun 2026. Berdasarkan laporan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan portal P2K APBA pada kuartal ketiga, realisasi keuangan APBA 2026 sempat tertahan di level 57,9 persen pada akhir September sehingga mengancam sejumlah program infrastruktur dan rehabilitasi rumah ibadah.

Selain APBA murni, Pemerintah Aceh juga memikul beban percepatan penyerapan tambahan dana TKD pascabencana senilai Rp1,65 triliun. Data evaluasi P2K APBA pada pertengahan Oktober baru mencatat realisasi tambahan TKD sekitar Rp621,96 miliar atau 30,16 persen dari total pagu, padahal batas akhir penyelesaian administrasi dan fisik dipatok pemerintah pusat paling lambat 15 Desember.

Ironisnya, lambatnya belanja di tingkat birokrasi berbanding terbalik dengan kebutuhan mendesak warga di daerah rawan bencana. Mualem secara spesifik menyoroti pengadaan jembatan darurat tipe Bailey yang masih dinanti warga di sejumlah kabupaten/kota setelah jembatan penghubung desa berulang kali ambruk diterjang banjir.

Di tengah langkah politik Pemerintah Aceh melobi Presiden Prabowo Subianto agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh berlanjut pada tahun 2027, publik menagih pembuktian kinerja nyata dari seluruh kepala SKPA untuk memastikan setiap rupiah APBA dan TKD 2026 benar-benar berubah menjadi fasilitas fisik bagi warga, bukan sekadar proyek kebut-kebutan yang mengorbankan mutu menjelang 31 Desember. **(red)**