Tersisa 48 Hari, Rp395,64 Miliar Belanja Aceh Selatan Belum Terealisasi, Berapa yang Masih Bisa Diselesaikan?

TAPAKTUAN | SNN – Dengan 48 hari kalender tersisa menuju penutupan tahun anggaran, belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang tercatat baru mencapai Rp926,65 miliar atau 70,08 persen dari pagu Rp1,322 triliun. Berdasarkan data yang diterima SIKD per 13 November 2026, masih ada Rp395,64 miliar atau 29,92 persen dari pagu belanja APBK murni yang belum tercatat terealisasi.

Dibandingkan posisi 31 Oktober 2026, realisasi belanja naik Rp166,59 miliar, dari Rp760,06 miliar menjadi Rp926,65 miliar. Dalam dua pembaruan data tersebut, persentase realisasi naik 12,60 poin, dari 57,48 persen menjadi 70,08 persen. Menjelang akhir tahun, yang perlu dijelaskan Pemkab adalah berapa nilai pekerjaan yang sudah selesai dan tinggal dibayar, berapa yang masih bisa dirampungkan, serta berapa yang diperkirakan tidak terealisasi. Pemberitaan SaranNews berdasarkan data 31 Oktober 2026

Barang dan jasa serta bantuan keuangan menyisakan Rp250,61 miliar

Selisih terbesar antara pagu dan realisasi ada pada belanja barang dan jasa. Dari pagu Rp399,50 miliar, realisasinya tercatat Rp251,73 miliar atau 63,01 persen. Artinya, masih ada Rp147,77 miliar yang belum tercatat terealisasi.

Pada pos bantuan keuangan, realisasi mencapai Rp125,95 miliar atau 55,05 persen dari pagu Rp228,79 miliar. Kedua pos tersebut menyumbang sekitar 63 persen dari total belanja yang belum terealisasi. Data yang ditelaah Redaksi belum merinci penerima bantuan keuangan. Jika sebagian bantuan dialokasikan kepada pemerintah gampong, Pemkab perlu menjelaskan gampong mana yang masih menunggu penyaluran dan kapan dana dijadwalkan masuk.

Berapa waktu yang tersedia untuk memeriksa hasil pekerjaan?

Realisasi belanja modal naik dari Rp62,78 miliar atau 51,24 persen menjadi Rp99,17 miliar atau 80,93 persen. Dari pagu Rp122,53 miliar, masih ada Rp23,36 miliar yang belum tercatat terealisasi. Data tersebut menunjukkan perkembangan belanja, sementara status penyelesaian setiap pekerjaan perlu dilihat dari laporan kemajuan fisik dan dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan.

Bagi paket yang masih berjalan, tanggal akhir kontrak, jadwal pemeriksaan dan serah terima, serta batas pengajuan pembayaran perlu dibuka. Jika tenggatnya berdekatan, berapa waktu yang tersedia untuk memeriksa volume, mutu, dan fungsi hasil pekerjaan, serta memperbaiki kekurangan yang ditemukan?

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan juga perlu menjelaskan kapan batas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk akhir tahun anggaran 2026. Jika tenggat pengajuan jatuh sebelum 31 Desember, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengurus pembayaran lebih pendek dari 48 hari kalender yang tersisa pada posisi data 13 November.

Portal SIKD mencantumkan angka tersebut berdasarkan pagu APBK murni. Untuk mengetahui berapa belanja yang masih bisa direalisasikan hingga akhir tahun, BPKD perlu membuka pagu terakhir dan realisasi per perangkat daerah, disertai nilai tagihan yang menunggu pembayaran serta daftar kegiatan yang diperkirakan tidak selesai pada 2026.[red]