“Hanya Angka Bualan”, Koalisi Sipil Bongkar Klaim Pemulihan Bencana Aceh 100 Persen Saat 37.566 Warga Masih Terdampak

BANDA ACEH | SNN – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh-Sumatra membantah klaim pemerintah pusat soal pemulihan bencana 100 persen karena 37.566 jiwa warga Aceh masih terdampak banjir berulang, Jumat (13/11/2026).

Bantahan terbuka itu disampaikan koalisi yang terdiri dari LBH Banda Aceh, AJI Banda Aceh, Yayasan HAkA, WALHI Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), KontraS Aceh, dan JKPI dalam konferensi pers bertajuk evaluasi satu tahun bencana ekologis Aceh di Banda Aceh. Koalisi menilai narasi keberhasilan pemerintah bertolak belakang dengan penderitaan penyintas di berbagai kabupaten.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Masjid Giok Baitul Ala di Kabupaten Nagan Raya pada Rabu (11/11/2026) mengklaim bahwa kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa bulan terakhir sudah banyak yang pulih 100 persen dan hanya menyisakan sebagian kecil wilayah.

Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menegaskan pernyataan berulang pemerintah mengenai capaian rehabilitasi 40 persen, 80 persen, hingga 100 persen merupakan informasi yang tidak sesuai dengan realitas lapangan.

“Klaim berulang kali: 100 persen, 80 persen, 40 persen, serta persen-persen lainnya hanya angka-angka bualan dari mulut pengurus negara yang menormalisasi penderitaan masyarakat korban bencana ekologis di Aceh,” tegas Aulianda di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).

Tanggul dan Jembatan Darurat Kembali Ambruk di Empat Kabupaten

Berdasarkan verifikasi data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per 10 November 2026 serta pemantauan koalisi sepanjang November 2026, tercatat sedikitnya 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa masih terdampak bencana hidrometeorologi dengan 13 kejadian bencana berulang akibat infrastruktur yang belum pulih.

Di Kabupaten Pidie Jaya pada Senin (9/11/2026), tanggul darurat Krueng Meureudu yang dibangun pascabencana tahun lalu kembali jebol sehingga merendam 17 gampong di tiga kecamatan dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Di Kabupaten Aceh Tengah pada Selasa (10/11/2026), dua jembatan darurat yang baru sebulan dibangun BPBD kembali ambruk diterjang arus banjir dan longsor.

Kondisi serupa melanda Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, pada Sabtu (7/11/2026) yang menghanyutkan lima rumah, merusak 115 rumah warga, dan memutuskan Jembatan Gantung Pintu Rime. Bahkan hingga Jumat (13/11/2026), banjir susulan merendam 11 desa di Aceh Tamiang akibat drainase yang masih tertimbun lumpur sisa banjir November 2025, serta menggenangi 17 desa yang berdampak pada 503 kepala keluarga di Aceh Tenggara.

“12 hari menuju satu tahun bencana ekologis Aceh, tidak ada kepastian apa pun dari pemerintah, baik daerah maupun pusat. Kapan sungai akan normal, kapan dan di mana hunian tetap akan dibangun, kapan dan ke mana warga di zona merah direlokasi, serta kapan sawah dan kebun sebagai mata pencaharian masyarakat akan pulih,” kata Aulianda.

Klaim Anggaran Rp100 Triliun Dinilai Ruang Hampa

Dari sisi transparansi fiskal, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana dari MaTA, Alfian, mengkritisi klaim kesepakatan anggaran sekitar Rp100 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis Sumatera. Menurut hasil telaah koalisi atas dokumen matriks rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Aceh 2026-2028, tidak ditemukan kejelasan pos anggaran khusus maupun mekanisme realisasinya.

“Klaim pemerintah telah sepakat kurang lebih Rp100 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis Aceh-Sumatra hanya ruang hampa. Nampaknya saja besar, tapi tidak ada kejelasan di mana pos anggaran tersebut dalam kebijakan negara,” ujar Alfian.

Senada dengan itu, Staf Bidang Hukum dan Advokasi Yayasan HAkA, Musrafiyan, menyayangkan sikap Pemerintah Aceh yang dinilai pasif dan tidak berani membuka fakta keterbatasan kapasitas daerah kepada pemerintah pusat, padahal Gubernur Aceh baru saja menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 31 Januari 2027. Melalui delapan tuntutan resmi, koalisi mendesak penetapan status bencana nasional, publikasi rincian alokasi serta realisasi anggaran pemulihan, audit perizinan tambang dan perkebunan di kawasan hulu DAS, serta jaminan pembangunan hunian tetap bagi seluruh warga terdampak. (red)