Langsung ke konten utama

Jelang Tenggat 30 November, Sudah Sampai Mana Pembahasan RAPBK Aceh Selatan 2027?

Z
Redaksi
Penulis: ZamzamiEditor: Redaksi
Jelang Tenggat 30 November, Sudah Sampai Mana Pembahasan RAPBK Aceh Selatan 2027?
Jelang Tenggat 30 November, Sudah Sampai Mana Pembahasan RAPBK Aceh Selatan 2027?

ACEH SELATAN | SNN – Enam belas hari menjelang tenggat persetujuan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Selatan Tahun Anggaran 2027, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) disebut belum dibahas di DPRK.

Anggota DPRK Aceh Selatan, Reza Utama, menyampaikan kepada SaranNews pada Sabtu (14/11/2026) bahwa dokumen rancangan KUA-PPAS 2027 sudah diterima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Menurut Reza, hingga hari itu dokumen tersebut belum diagendakan melalui Badan Musyawarah (Banmus) dan pembahasannya di DPRK belum dimulai.

Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS diberitakan menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2027 dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) pada Rabu, 7 Oktober 2026. Lebih dari lima pekan setelah rapat tersebut, tanggal penerimaan resmi dokumen di Sekretariat DPRK dan jadwal pembahasannya masih menunggu konfirmasi.

Pasal 89 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa Bupati menyampaikan rancangan KUA-PPAS kepada DPRK paling lambat minggu kedua Juli. Kesepakatannya ditandatangani Bupati dan pimpinan DPRK paling lambat minggu kedua Agustus. Jika rapat 7 Oktober merupakan penyampaian resmi pertama, tahap tersebut sudah melewati tenggat Juli.

Qanun yang sama juga mengatur langkah jika kesepakatan KUA-PPAS belum tercapai. Berdasarkan Pasal 90, Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK paling lama enam minggu sejak rancangan KUA-PPAS disampaikan. Rancangan APBK itu disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) serta rancangan KUA dan PPAS, kemudian dibahas bersama DPRK.

Adapun 30 November 2026 merupakan batas persetujuan bersama Bupati dan DPRK atas Rancangan Qanun APBK 2027. Hingga Sabtu (14/11/2026), SaranNews belum memperoleh kepastian apakah Rancangan Qanun APBK 2027 beserta nota keuangannya sudah diterima DPRK.

Redaksi SaranNews.net telah melayangkan permintaan konfirmasi kepada Ketua DPRK dan Sekretaris DPRK Aceh Selatan mengenai tanggal penerimaan rancangan KUA-PPAS, agenda Banmus, jadwal pembahasan Banggar bersama TAPK, serta status penyerahan Rancangan Qanun APBK dan nota keuangannya. Hingga berita ini disusun, redaksi masih menunggu tanggapan.[red]

Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami

Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.