Dinsos dan Disdukcapil Banda Aceh Buka Loket Terpadu, Pangkas Birokrasi Pengaduan Desil Bantuan Sosial Warga

BANDA ACEH | SNN – Dinas Sosial bersama Disdukcapil Kota Banda Aceh mengoperasikan loket petugas khusus terpadu guna mempermudah warga mengurus dokumen kependudukan sekaligus pengaduan data bantuan sosial, Jumat (13/11/2026).

Inovasi kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh ini dihadirkan untuk memangkas alur birokrasi pelayanan publik. Melalui penyatuan layanan di satu titik, masyarakat yang sedang mengurus dokumen kependudukan tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor saat hendak memverifikasi status kepesertaan program perlindungan sosial (Perlinsos).

Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko, menjelaskan bahwa selama ini banyak warga yang datang mengurus Kartu Keluarga (KK) maupun KTP elektronik sembari mengeluhkan kendala pencairan bantuan pemerintah. Persoalan yang paling sering diadukan masyarakat meliputi ketidaksesuaian status kepesertaan hingga penetapan tingkat kesejahteraan atau desil dalam basis data yang dinilai terlalu tinggi sehingga warga prasejahtera tidak terakomodasi dalam daftar penerima manfaat.

“Menjawab keluhan warga selama ini, saat datang ke kantor untuk mengurus dokumen Adminduk, masyarakat bisa sekalian mengurus data untuk program bantuan sosial karena sudah ada petugas Dinsos juga. Ini merupakan hasil kolaborasi Disdukcapil dengan Dinsos,” kata Heru Triwijanarko di Banda Aceh.

Integrasi Layanan Satu Pintu untuk Akurasi Data Kemiskinan

Sebelum hadirnya loket terpadu ini, warga yang mengalami kendala sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kerap harus bolak-balik antara kantor keuchik di gampong, Kantor Disdukcapil, dan Kantor Dinsos Kota Banda Aceh. Kini, petugas khusus Dinsos yang disiagakan langsung di ruang pelayanan Disdukcapil dapat melayani konsultasi, pengecekan desil, hingga penerimaan pengaduan warga secara langsung.

Menurut Heru, loket pelayanan terpadu tersebut telah diaktifkan secara penuh dan akan terus beroperasi setiap hari kerja hingga seluruh kendala sinkronisasi data perlindungan sosial masyarakat dapat tertangani dengan tuntas. Penguatan layanan satu pintu ini juga selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memvalidasi basis data keluarga prasejahtera agar penyaluran bantuan tepat sasaran, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), hingga program beasiswa daerah.

Dengan beroperasinya loket kolaborasi Dinsos dan Disdukcapil Kota Banda Aceh ini, pemerintah kota menargetkan penyelesaian keluhan administrasi warga dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan akurat. Masyarakat yang membutuhkan pemutakhiran data kependudukan maupun konsultasi status desil bantuan sosial dapat langsung mendatangi loket pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Banda Aceh pada jam kerja. (red)