Tegakkan Disiplin ASN, Pemko Banda Aceh Berhentikan Tidak Hormat Eks Kepala Inspektorat dan Dorong Kajian Qanun Jinayat

BANDA ACEH | SNN – Pemerintah Kota Banda Aceh resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS terhadap mantan Kepala Inspektorat berinisial FD akibat pelanggaran disiplin berat, Jumat (13/11/2026).

Keputusan tegas tersebut diumumkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, dalam konferensi pers resmi di halaman Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh.

Emila Sovayana menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi PTDH merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan menyeluruh oleh tim pemeriksa yang dibentuk Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan kode etik dan disiplin aparatur, FD dinyatakan terbukti memenuhi unsur pelanggaran disiplin tingkat berat.

Untuk memastikan ketepatan prosedur hukum administrasi kepegawaian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan memohon pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah BKN menerbitkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat pada 4 Oktober 2026, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menandatangani Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang PTDH terhadap yang bersangkutan.

Penjelasan Satpol PP dan WH Terkait Unsur Pasal 63 Qanun Jinayat

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, turut memberikan penjelasan transparan mengenai perkembangan penyidikan perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan FD sejak peristiwa penindakan pada 12 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa penyidik Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh telah bekerja secara maksimal dan profesional.

“Sejak awal, penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Jinayat. Kami telah melakukan berbagai upaya bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh untuk mendukung penanganan yang objektif dan profesional,” ujar Rizal.

Rizal menerangkan bahwa berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara (jaksa peneliti), unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi secara formil dan materiil. Kendala hukum tersebut muncul karena jenis perilaku yang menjadi pokok perkara belum diatur secara spesifik dan konkret di dalam rumusan pasal qanun yang berlaku saat ini.

“Kami tidak ingin ke depan muncul persoalan serupa yang penanganannya kembali terkendala karena unsur pidana yang disyaratkan dalam aturan belum terpenuhi,” tambah Rizal.

Menyikapi celah regulasi tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong dilakukannya kajian komprehensif terhadap rumusan pengaturan jarimah di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bersama Pemerintah Aceh, DPRA, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan para pakar hukum pidana Islam. Langkah penguatan regulasi serta sanksi tegas pemecatan ASN ini menjadi wujud akuntabilitas Pemko Banda Aceh dalam menjaga marwah aparatur pelayan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. (red)