70,59 Persen Transaksi Proyek Pidie Jaya Tanpa Tender, TTI Desak Audit 276 Paket Pengadaan Langsung Rp40,97 Miliar

PIDIE JAYA | SNN – Sebanyak 276 dari 391 transaksi pengadaan di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atau 70,59 persen dieksekusi tanpa tender terbuka, sehingga disorot Transparansi Tender Indonesia (TTI), Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan analisis TTI terhadap data resmi Dashboard Realisasi Pengadaan Pemkab Pidie Jaya yang memiliki nilai total Rp83,94 miliar, porsi Pengadaan Langsung menyedot anggaran hingga Rp40,97 miliar atau 48,80 persen dari total belanja yang dianalisis. Sebaliknya, pengadaan kompetitif melalui mekanisme tender umum hanya tercatat sebanyak 24 transaksi senilai Rp31,61 miliar, e-purchasing 87 transaksi senilai Rp10,54 miliar, dan seleksi empat transaksi senilai Rp822,08 juta.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai tingginya porsi penunjukan langsung di kabupaten yang tengah dilanda bencana banjir berulang tersebut membuka celah risiko pemecahan paket guna menghindari lelang terbuka.

“Ketika lebih dari 70 persen transaksi pengadaan pemerintah daerah dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung, sudah sepatutnya publik mempertanyakan bagaimana proses perencanaan, penetapan paket, pemilihan penyedia, dan pengawasan pekerjaannya,” kata Nasruddin dalam keterangan tertulis di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).

151 Paket Konstruksi Dekati Batas Rp400 Juta dan Dominasi Rekanan Berulang

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, batas nilai Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi memang dinaikkan hingga maksimal Rp400 juta, tetapi regulasi melarang keras pemecahan paket pekerjaan yang bersifat satu kesatuan konstruksi. Dalam bedah data TTI, ditemukan 151 transaksi konstruksi di Pidie Jaya yang dijalankan via Pengadaan Langsung, di mana 26 paket bernilai Rp250 juta hingga Rp400 juta dan 13 paket di antaranya menempel ketat di angka Rp350 juta ke atas.

Enam paket konstruksi bernilai nyaris menyentuh batas maksimal tersebut meliputi pembangunan Jembatan Alue Keumiki Ulim oleh CV Beujaya Konstruksi senilai Rp399,05 juta, pekerjaan PSU Hunian Sementara Gedung MTQ oleh Petrodollar senilai Rp398,08 juta, serta pematangan lahan Sekolah Rakyat Gampong Baro oleh CV Arhindo Multi Guna senilai Rp394,68 juta. Selain itu, tercatat pekerjaan SPAM Panteraja oleh CV Dua Mitra Perkasa senilai Rp389,70 juta, pembangunan Masjid Assasit Taqwa oleh CV Meurah Du senilai Rp388,79 juta, dan pekerjaan Dapur Babul Ilmi oleh CV Bangka Raya senilai Rp387,81 juta.

Tidak hanya itu, distribusi proyek juga terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan yang memborong belasan paket sepanjang tahun anggaran 2026. CV Gunong Halimon Meugah tercatat mengantongi 13 transaksi senilai Rp1,906 miliar yang seluruhnya menggunakan metode Pengadaan Langsung, disusul CV Jasa Indokreasi dengan 13 transaksi senilai Rp3,069 miliar (12 Pengadaan Langsung dan satu tender), CV Dua Mitra Perkasa 12 transaksi senilai Rp3,131 miliar, CV Bangka Raya 12 transaksi senilai Rp1,850 miliar, serta Petrodollar 11 transaksi senilai Rp1,995 miliar.

Lima Dinas Kuasai Rp35,79 Miliar, Inspektorat dan APH Didesak Periksa Fisik

Secara kelembagaan, TTI memetakan lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pidie Jaya yang mengelola konsentrasi Pengadaan Langsung terbesar dengan akumulasi 243 transaksi senilai Rp35,79 miliar. Kelima instansi itu dipimpin oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan 96 transaksi (Rp13,88 miliar), Dinas Pekerjaan Umum 63 transaksi (Rp10,17 miliar), Dinas Syariat Islam 35 transaksi (Rp5,14 miliar), Dinas Kelautan dan Perikanan 34 transaksi (Rp4,82 miliar), serta Dinas Pertanian dan Pangan 15 transaksi (Rp1,78 miliar).

“Jangan sampai pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme kompetitif justru diarahkan kepada penyedia tertentu melalui metode yang tidak sesuai. Apabila ada dasar pengecualian atau ketentuan khusus, pemerintah harus berani membukanya kepada publik,” tegas Nasruddin.

Temuan pola belanja di Pidie Jaya ini menambah panjang daftar rapor merah tata kelola pengadaan daerah di Aceh setelah sebelumnya TTI juga membongkar dominasi Pengadaan Langsung di Kabupaten Pidie (456 paket senilai Rp42,95 miliar) dan Aceh Utara (Rp267,39 miliar), ditambah catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas belum optimalnya penatausahaan hibah Pemkab Pidie Jaya. Publik kini menagih langkah nyata Bupati dan Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya bersama aparat penegak hukum untuk mengaudit dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), memeriksa Sisa Kemampuan Paket (SKP) rekanan, serta memverifikasi kualitas fisik jembatan dan jaringan air bersih di lapangan. (red)