Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
BANDA ACEH | SNN — Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027 memantik “perang dingin” di internal Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Instrumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang sejatinya didesain untuk pemerataan pembangunan, kini justru bermetamorfosis menjadi arena polarisasi tajam antar-fraksi politik.
Pangkal perseteruan ini bermula dari pemaksaan skema pembagian “5-7” (Rp5 miliar untuk anggota biasa dan Rp7 miliar untuk anggota Banggar) yang diketuk oleh Pimpinan DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Kebijakan pemangkasan sepihak ini sontak membelah parlemen ke dalam tiga kubu: barisan yang melawan, kelompok yang bungkam, dan mereka yang diduga kuat telah mengamankan jatah di ruang kedap suara.
Nasdem dan PKB Melawan Pengebirian Aspirasi Reses
Garis perlawanan paling keras saat ini dimotori oleh Fraksi Nasdem dan Fraksi PKB. Secara frontal, kedua fraksi ini menolak skema 5-7 dan menuntut asas proporsionalitas lewat skema “8-10” (Rp8 miliar untuk anggota biasa, Rp10 miliar untuk anggota Banggar). Bagi barisan penolak, skema 5-7 tak lebih dari pengebirian hak politik yang pada akhirnya akan mengorbankan masyarakat di daerah.
Sumber internal SaranNews di lingkar legislatif membeberkan, sebelum skema 5-7 ini dipaksakan, mayoritas anggota dewan telah memverifikasi usulan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga program pemulihan pascabencana dari konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) dengan nilai jauh di atas Rp8 miliar. Aspirasi tersebut bukanlah keinginan instan para elit dewan, melainkan hasil serapan resmi dalam masa reses sebelumnya.
“Kami yang akan habis dicaci-maki konstituen jika janji di Dapil batal terealisasi. Perlu diluruskan, ploting Pokir yang kami perjuangkan ini justru juga menjadi instrumen untuk mengakomodasi kebutuhan warga terdampak bencana di tingkat tapak berdasarkan hasil reses. Mengakomodasi usulan darurat tersebut dengan cakupan wilayah Dapil yang sangat luas menggunakan pagu hanya 5 miliar itu sangat tidak masuk akal. Ini bukan soal ngotot angka, tapi kelayakan dalam menyahuti kebutuhan riil konstituen,” tegas sumber tersebut.
Kondisi inilah yang memicu keresahan dan kegerahan mendalam di kalangan anggota dewan. Pembatasan pagu Pokir yang tidak maksimal secara langsung memotong kemampuan mereka untuk mengeksekusi program pemulihan pascabencana yang diusulkan langsung oleh warga di wilayah terdampak.
Misteri Kebungkaman Parnas: Mengkhianati Akar Rumput?
Di tengah pusaran konflik dan kegelisahan anggota dewan yang memikirkan nasib konstituennya, sikap pimpinan fraksi Partai Nasional (Parnas) besar lainnya—seperti Gerindra, Golkar, hingga PPP—justru menjadi teka-teki di lorong-lorong gedung dewan. Di saat Nasdem dan PKB berdarah-darah di garis depan menuntut keadilan anggaran bagi Dapil, fraksi-fraksi Parnas ini memilih tiarap.
Sikap apatis para elit fraksi ini memantik kekecewaan tajam di tingkat akar rumput anggota mereka sendiri yang juga terbebani oleh janji reses. Bungkamnya para pimpinan memunculkan spekulasi kuat: apakah ada ketakutan untuk berkonfrontasi dengan hegemoni Pimpinan DPRA, ataukah mereka telah menyepakati kompromi terselubung?
Lebih jauh, kasak-kusuk yang beredar menyebutkan bahwa pimpinan fraksi Parnas yang memilih diam ini diduga telah “masuk angin”. Terdapat kecurigaan bahwa jatah elit fraksi aman dari skema rasionalisasi, sehingga mereka enggan repot-repot membela porsi anggota biasanya yang dibiarkan tercekik pagu Rp5 miliar.
Ketenangan Fraksi PA dan Dugaan ‘Jalur Belakang’
Ironi terbesar dalam konstelasi perang dingin ini adalah ketenangan Fraksi Partai Aceh (PA). Sebagai fraksi mayoritas, mereka tidak menunjukkan riak penolakan sedikit pun di tengah badai protes skema Pokir. Sikap pasif ini justru mempertebal dugaan adanya praktik “kartel anggaran” dan lobi-lobi tingkat tinggi.
Publik di internal parlemen sangat mahfum, pucuk pimpinan eksekutif (Gubernur Aceh) dan legislatif (Ketua DPRA) saat ini dikendalikan oleh figur dari rahim partai yang sama.
“Logika politiknya terang benderang. Buat apa Fraksi PA ikut ribut-ribut di forum soal skema 5-7 atau 8-10? Kuat dugaan jatah untuk partai penguasa ini sudah diplot rapi dan diamankan melalui jalur belakang (backdoor channel) eksekutif sejak awal. Mereka sudah duduk di kursi VIP, wajar kalau anteng-anteng saja,” bongkar seorang politisi senior yang enggan disebutkan namanya.
Dialektika Pemulihan Bencana: Antara Dokumen RKPA dan Realitas Lapangan
Tarik-menarik anggaran ini awalnya terkesan kontradiktif dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 yang mengusung muruah agung: “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”. Namun, potret riil di lapangan menunjukkan adanya benturan metodologi kerja antara eksekutif dan legislatif dalam menerjemahkan tema tersebut.
Bagi fraksi yang melawan, menempatkan program pemulihan pascabencana ke dalam usulan Pokir adalah bentuk tanggung jawab konkret agar pemulihan berjalan inklusif dan menyentuh kantong-kantong wilayah yang mungkin luput dari program berskala besar milik pemerintah daerah. Ploting Pokir bukanlah bentuk penafian terhadap pemulihan bencana, melainkan medium hilirisasi hasil reses warga yang mendesak untuk disahuti.
Ketika ruang gerak tersebut dipersempit melalui skema anggaran yang dipaksakan, yang dikorbankan bukan sekadar gengsi politik anggota dewan, melainkan nasib pemulihan warga pascabencana itu sendiri. Publik Aceh kini menanti, akankah integrasi aspirasi reses yang memperjuangkan wilayah terdampak ini diakomodasi secara transparan, ataukah agenda mulia pemulihan pascabencana dalam APBA 2027 akan tetap tersandera oleh monopoli lobi-lobi gelap anggaran? [red]
(Penulis/Editor: Tim Redaksi SaranNews)
BANDA ACEH | SNN — Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027 memantik “perang dingin” di internal Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Instrumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang sejatinya didesain untuk pemerataan pembangunan, kini justru bermetamorfosis menjadi arena polarisasi tajam antar-fraksi politik.
Pangkal perseteruan ini bermula dari pemaksaan skema pembagian “5-7” (Rp5 miliar untuk anggota biasa dan Rp7 miliar untuk anggota Banggar) yang diketuk oleh Pimpinan DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Kebijakan pemangkasan sepihak ini sontak membelah parlemen ke dalam tiga kubu: barisan yang melawan, kelompok yang bungkam, dan mereka yang diduga kuat telah mengamankan jatah di ruang kedap suara.
Nasdem dan PKB Melawan Pengebirian Aspirasi Reses
Garis perlawanan paling keras saat ini dimotori oleh Fraksi Nasdem dan Fraksi PKB. Secara frontal, kedua fraksi ini menolak skema 5-7 dan menuntut asas proporsionalitas lewat skema “8-10” (Rp8 miliar untuk anggota biasa, Rp10 miliar untuk anggota Banggar). Bagi barisan penolak, skema 5-7 tak lebih dari pengebirian hak politik yang pada akhirnya akan mengorbankan masyarakat di daerah.
Sumber internal SaranNews di lingkar legislatif membeberkan, sebelum skema 5-7 ini dipaksakan, mayoritas anggota dewan telah memverifikasi usulan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga program pemulihan pascabencana dari konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) dengan nilai jauh di atas Rp8 miliar. Aspirasi tersebut bukanlah keinginan instan para elit dewan, melainkan hasil serapan resmi dalam masa reses sebelumnya.
“Kami yang akan habis dicaci-maki konstituen jika janji di Dapil batal terealisasi. Perlu diluruskan, ploting Pokir yang kami perjuangkan ini justru juga menjadi instrumen untuk mengakomodasi kebutuhan warga terdampak bencana di tingkat tapak berdasarkan hasil reses. Mengakomodasi usulan darurat tersebut dengan cakupan wilayah Dapil yang sangat luas menggunakan pagu hanya 5 miliar itu sangat tidak masuk akal. Ini bukan soal ngotot angka, tapi kelayakan dalam menyahuti kebutuhan riil konstituen,” tegas sumber tersebut.
Kondisi inilah yang memicu keresahan dan kegerahan mendalam di kalangan anggota dewan. Pembatasan pagu Pokir yang tidak maksimal secara langsung memotong kemampuan mereka untuk mengeksekusi program pemulihan pascabencana yang diusulkan langsung oleh warga di wilayah terdampak.
Misteri Kebungkaman Parnas: Mengkhianati Akar Rumput?
Di tengah pusaran konflik dan kegelisahan anggota dewan yang memikirkan nasib konstituennya, sikap pimpinan fraksi Partai Nasional (Parnas) besar lainnya—seperti Gerindra, Golkar, hingga PPP—justru menjadi teka-teki di lorong-lorong gedung dewan. Di saat Nasdem dan PKB berdarah-darah di garis depan menuntut keadilan anggaran bagi Dapil, fraksi-fraksi Parnas ini memilih tiarap.
Sikap apatis para elit fraksi ini memantik kekecewaan tajam di tingkat akar rumput anggota mereka sendiri yang juga terbebani oleh janji reses. Bungkamnya para pimpinan memunculkan spekulasi kuat: apakah ada ketakutan untuk berkonfrontasi dengan hegemoni Pimpinan DPRA, ataukah mereka telah menyepakati kompromi terselubung?
Lebih jauh, kasak-kusuk yang beredar menyebutkan bahwa pimpinan fraksi Parnas yang memilih diam ini diduga telah “masuk angin”. Terdapat kecurigaan bahwa jatah elit fraksi aman dari skema rasionalisasi, sehingga mereka enggan repot-repot membela porsi anggota biasanya yang dibiarkan tercekik pagu Rp5 miliar.
Ketenangan Fraksi PA dan Dugaan ‘Jalur Belakang’
Ironi terbesar dalam konstelasi perang dingin ini adalah ketenangan Fraksi Partai Aceh (PA). Sebagai fraksi mayoritas, mereka tidak menunjukkan riak penolakan sedikit pun di tengah badai protes skema Pokir. Sikap pasif ini justru mempertebal dugaan adanya praktik “kartel anggaran” dan lobi-lobi tingkat tinggi.
Publik di internal parlemen sangat mahfum, pucuk pimpinan eksekutif (Gubernur Aceh) dan legislatif (Ketua DPRA) saat ini dikendalikan oleh figur dari rahim partai yang sama.
“Logika politiknya terang benderang. Buat apa Fraksi PA ikut ribut-ribut di forum soal skema 5-7 atau 8-10? Kuat dugaan jatah untuk partai penguasa ini sudah diplot rapi dan diamankan melalui jalur belakang (backdoor channel) eksekutif sejak awal. Mereka sudah duduk di kursi VIP, wajar kalau anteng-anteng saja,” bongkar seorang politisi senior yang enggan disebutkan namanya.
Dialektika Pemulihan Bencana: Antara Dokumen RKPA dan Realitas Lapangan
Tarik-menarik anggaran ini awalnya terkesan kontradiktif dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 yang mengusung muruah agung: “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”. Namun, potret riil di lapangan menunjukkan adanya benturan metodologi kerja antara eksekutif dan legislatif dalam menerjemahkan tema tersebut.
Bagi fraksi yang melawan, menempatkan program pemulihan pascabencana ke dalam usulan Pokir adalah bentuk tanggung jawab konkret agar pemulihan berjalan inklusif dan menyentuh kantong-kantong wilayah yang mungkin luput dari program berskala besar milik pemerintah daerah. Ploting Pokir bukanlah bentuk penafian terhadap pemulihan bencana, melainkan medium hilirisasi hasil reses warga yang mendesak untuk disahuti.
Ketika ruang gerak tersebut dipersempit melalui skema anggaran yang dipaksakan, yang dikorbankan bukan sekadar gengsi politik anggota dewan, melainkan nasib pemulihan warga pascabencana itu sendiri. Publik Aceh kini menanti, akankah integrasi aspirasi reses yang memperjuangkan wilayah terdampak ini diakomodasi secara transparan, ataukah agenda mulia pemulihan pascabencana dalam APBA 2027 akan tetap tersandera oleh monopoli lobi-lobi gelap anggaran? [red]
(Penulis/Editor: Tim Redaksi SaranNews)
