Aroma Nepotisme Tercium, RDP DPRK dan RSUDYA Tapaktuan Digelar Tertutup Demi Lindungi Adik Ipar Bupati? | SaranNews

TAPAKTUAN | SNN – Isu dugaan praktik nepotisme dan diskriminasi birokrasi tengah mengguncang Aceh Selatan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away (RSUDYA) Tapaktuan yang seharusnya menjadi ruang evaluasi publik, justru digelar secara tertutup.

Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS) membongkar indikasi kuat bahwa rapat yang digelar tertutup tersebut merupakan permintaan langsung dari pihak manajemen rumah sakit. Tujuannya disinyalir kuat untuk meredam isu sensitif dan menjaga nama baik Bupati Aceh Selatan.

Koordinator For-PAS, T. Sukandi, membeberkan fakta mengejutkan yang menjadi akar permasalahan dari rapat rahasia tersebut. Manajemen RSUDYA diketahui telah merekrut tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) bernama Reza Pahlevi, yang ternyata merupakan adik kandung dari istri Bupati Aceh Selatan.

Tidak sekadar diterima sebagai PTT, adik ipar Bupati tersebut dikabarkan langsung mendapat “karpet merah” dan ditempatkan di posisi yang sangat strategis dalam lingkup manajemen rumah sakit, yakni di bagian Klaim/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

T. Sukandi menegaskan, secara konstitusi tidak ada yang salah dengan hak seseorang untuk bekerja. “Setiap warga negara sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana amanat UUD 1945 dan Deklarasi HAM 1948. Hak asasi itu kita hormati,” ungkapnya.

Namun, yang mencederai keadilan publik adalah proses rekrutmen yang dinilai cacat prosedur. “Yang sangat keliru adalah pihak manajemen rumah sakit yang menciptakan diskriminasi melalui rekrutmen PTT secara tertutup,” tegas Sukandi.

For-PAS menilai, langkah berani namun keliru dari manajemen RSUDYA ini sarat akan kepentingan. Upaya “cari muka” atau mengambil hati user (Bupati) dengan memberikan keistimewaan kepada anggota keluarga kepala daerah justru menjadi bumerang. Alih-alih menguntungkan, tindakan diskriminatif manajemen RSUDYA Tapaktuan ini dinilai telah menampar reputasi dan membuat malu Bupati Aceh Selatan di mata publik.

Publik kini menuntut transparansi dari pihak DPRK maupun manajemen RSUDYA terkait alasan pasti penutupan akses informasi dalam RDP tersebut, serta kejelasan dari proses rekrutmen yang sarat indikasi nepotisme ini.

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi SaranNews masih terus mengupayakan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, baik dari manajemen RSUDYA Tapaktuan, perwakilan DPRK Aceh Selatan, maupun pihak keluarga Bupati. Langkah ini dilakukan guna mendapatkan klarifikasi resmi serta memberikan ruang hak jawab secara berimbang (cover both sides) terkait polemik dugaan rekrutmen tertutup tersebut.[red]