Tegakkan Qanun Ketertiban Umum, Satpol PP WH Banda Aceh Amankan Ratusan Perlengkapan Dagangan PKL di Tiga Jalur Protokol

BANDA ACEH | SNN – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Kota Banda Aceh menertibkan ratusan perlengkapan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati trotoar dan badan jalan di sejumlah ruas protokol ibu kota, Rabu (11/11/2026).

Langkah penertiban lapangan tersebut merupakan bagian dari penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat guna mengembalikan fungsi hak pejalan kaki dan kelancaran arus lalu lintas.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal melalui Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Mansur SHI menjelaskan, ratusan barang milik PKL telah diamankan petugas hingga awal pekan ini.

Barang-barang yang diangkut ke kantor Satpol PP WH antara lain rak dagangan, kursi plastik, meja kayu semi-permanen, tenda terpal, hingga perlengkapan jualan yang ditinggalkan pemiliknya di atas fasilitas umum.

“Jumlah barang yang kami amankan mencapai ratusan unit, mulai dari rak jualan, kursi, meja kayu, hingga terpal. Penertiban ini kami lakukan untuk memastikan hak pejalan kaki dan pengguna jalan tidak terganggu oleh lapak dagangan liar,” ungkap Mansur di Banda Aceh, Rabu (11/11/2026).

Penertiban Berfokus di Lueng Bata, Simpang Mesra, dan Ulee Lheue

Mansur memaparkan, penertiban difokuskan pada tiga kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi yang kerap dikeluhkan warga pengguna jalan, yakni sepanjang Jalan T Imuem Lueng Bata, Jalan T Nyak Arief Simpang Mesra, serta Jalan Sultan Iskandar Muda menuju kawasan pelabuhan Ulee Lheue.

Sebelum tindakan pengangkutan barang dilakukan, Satpol PP WH memastikan telah menempuh prosedur persuasif dan bertahap kepada para pedagang. Prosedur tersebut diawali dengan sosialisasi langsung, teguran lisan, hingga pelayangan surat peringatan tertulis.

“Kami tidak serta-merta mengangkut barang dagangan. Sebelumnya sudah melalui tahapan pembinaan dan teguran tertulis. Penertiban fisik baru dilakukan terhadap pedagang yang tidak mengindahkan peringatan berulang tersebut,” jelas Mansur.

Imbauan Jaga Kenyamanan Kota dan Dukung Penataan Estetika

Mansur mengimbau seluruh pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima agar mematuhi aturan zonasi berdagang serta tidak meninggalkan lapak maupun barang jualan di bahu jalan dan trotoar setelah jam operasional usai.

Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan dukungannya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, namun penataan ruang usaha harus selaras dengan estetika, kebersihan kota, dan hak masyarakat luas atas ruang publik yang nyaman.

Satpol PP WH memastikan pengawasan terpadu akan terus dilakukan secara berkala demi mewujudkan Kota Banda Aceh yang tertib, bersih, dan ramah bagi pejalan kaki. (red)