Usulkan Anggaran Rp1,366 Triliun pada R-APBK 2027, Pemko Banda Aceh Prioritaskan Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

BANDA ACEH | SNN – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh mengusulkan rancangan anggaran belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Rabu (11/11/2026).

Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) 2027 diserahkan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah Mukhlis kepada Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST, didampingi Wakil Ketua I Daniel A Wahab dan Wakil Ketua II Dr Musryadi Aswad, Selasa (10/11/2026).

Wali Kota Illiza menegaskan, penyusunan rancangan anggaran tahun 2027 dirancang secara cermat dan realistis di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, dengan fokus utama menjaga kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perkotaan.

“Arah pembangunan Banda Aceh tidak boleh hanya bertumpu pada pembangunan fisik semata. Peningkatan mutu pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan warga harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang,” ujar Illiza di hadapan anggota dewan dan jajaran Forkopimda Banda Aceh.

Struktur Belanja Operasi dan Komitmen 20 Persen Pendidikan

Dalam struktur rancangan belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun tersebut, komponen belanja operasi dialokasikan sebesar Rp1,172 triliun guna mendukung operasional pelayanan aparatur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan warga di sembilan kecamatan.

Sementara itu, pos belanja modal infrastruktur diproyeksikan sebesar Rp100 miliar, belanja transfer ke gampong mencapai Rp92 miliar, serta pos belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan kebencanaan disiapkan sebesar Rp1 miliar.

Pemko Banda Aceh menegaskan komitmen konstitusional dengan mengunci mandatory spending anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBK. Selain itu, alokasi dana transfer bagi 90 gampong dipertahankan minimal 10 persen guna memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Target PAD Rp450 Miliar dan Dukungan Legislatif

Guna menopang belanja daerah, Pemko Banda Aceh menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027 mencapai Rp450 miliar. Optimalisasi pendapatan akan bertumpu pada penerimaan pajak daerah sebesar Rp217 miliar, retribusi daerah Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.

Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menyambut positif pengajuan dokumen anggaran dan memastikan pihak legislatif akan segera menggelar pembahasan intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dan organisasi perangkat daerah.

Irwansyah menekankan bahwa pembahasan anggaran akan difokuskan untuk mengawal program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan warga, terutama pembenahan sistem drainase kota penangkal genangan air, perbaikan jalan lingkungan permukiman, penciptaan lapangan kerja generasi muda, serta penyaluran beasiswa bagi pelajar kurang mampu.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif Kota Banda Aceh ini diharapkan mampu melahirkan Qanun APBK 2027 yang tepat waktu, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan warga kota. **(red)**