Sungai Aceh Alami Pendangkalan Parah Pascabencana, Pelibatan Pihak Ketiga Dikebut Antisipasi Banjir Susulan

BANDA ACEH | SNN – Tingginya laju sedimentasi dan pendangkalan parah pada alur sungai lintas kabupaten/kota memicu banjir susulan di berbagai wilayah, mendorong Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat mempercepat skema pelibatan pihak ketiga dalam pengerukan aliran sungai, Senin (09/11/2026).

Endapan lumpur, pasir, dan bebatuan tebal yang terbawa bencana banjir akhir 2025 lalu telah mendangkalkan alur sungai secara ekstrem. Berdasarkan evaluasi teknis kebencanaan, penurunan kapasitas tampung sungai tersebut membuat air bah sangat mudah meluap merendam pemukiman penduduk dan lahan pertanian produktif warga meski curah hujan hanya berada pada intensitas sedang.

Guna membahas percepatan penanganan endapan alur sungai tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, bertempat di Ruang Rapat Sekda Aceh di Banda Aceh.

Safrizal ZA, yang bertindak sebagai Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, menyampaikan bahwa pengerukan endapan sungai membutuhkan langkah terencana dan terukur. Kemendagri menilai opsi pelibatan swasta atau pihak ketiga melalui mekanisme konsesi pemanfaatan material sedimentasi menjadi alternatif realistis untuk mendukung pekerjaan di lapangan tanpa membebani kapasitas fiskal pemerintah daerah yang terbatas.

Kekhawatiran Eksploitasi Tambang Ilegal di Balik Konsesi Pengerukan

Meski pemerintah daerah menyambut baik upaya percepatan pengerukan, rencana pemberian izin konsesi kepada pihak swasta memicu kekhawatiran serius dari pemerhati lingkungan dan masyarakat sipil. Catatan Satgas PRR menunjukkan terdapat sedikitnya 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengalami pendangkalan parah dan berisiko memicu banjir susulan berkepanjangan.

Namun tanpa payung hukum dan regulasi pengawasan yang ketat, skema pembersihan alur sungai rawan bergeser menjadi praktik penambangan pasir dan batu (galian C) liar yang tidak terkontrol. Pengalaman di berbagai alur sungai menunjukkan pengerukan swasta kerap melanggar sempadan sungai, memperdalam dasar sungai secara tidak merata, serta mengancam kestabilan pondasi jembatan dan tebing bantaran.

Masyarakat sipil kini menuntut Pemerintah Aceh dan Kemendagri membuka secara transparan dokumen analisa dampak lingkungan, batas koordinat izin pengerukan, serta mekanisme retribusi pemanfaatan material sebelum izin kerja pihak ketiga resmi diterbitkan. Penanganan normalisasi sungai wajib berorientasi murni pada mitigasi bencana banjir warga sekitar, bukan dijadikan pintu masuk komersialisasi tambang mineral yang merusak ekosistem alam bantaran sungai Aceh. (red)