Akhir Tahun Kian Dekat, Lima Proyek Aceh Selatan Rp5 Miliar Baru Tahap Penetapan Pemenang, Kapan Dikerjakan?

ACEH SELATAN | SNN – Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026, pelaksanaan sejumlah proyek konstruksi di Kabupaten Aceh Selatan mulai menjadi perhatian. Pasalnya, hingga Selasa (10/11/2026), lima paket tender pekerjaan konstruksi dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp5 miliar masih tercatat berada pada tahap penetapan pemenang.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pelaksanaan pekerjaan, terutama menyangkut waktu yang semakin terbatas sebelum berakhirnya tahun anggaran pada 31 Desember 2026.

Berdasarkan penelusuran SaranNews melalui laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Selatan, Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 18.08 WIB, kelima paket tersebut masih menampilkan tahapan Penetapan Pemenang, sementara pada kolom nilai kontrak tercantum keterangan “Nilai Kontrak belum dibuat”.

Adapun kelima paket pekerjaan tersebut meliputi:

1. Rekonstruksi Jalan Aur Peulumat–Gunung Rotan, Kecamatan Labuhanhaji Timur, dengan HPS sekitar Rp453,9 juta, kode tender 10175039000.
2. Rehabilitasi Gedung Serbaguna Bappeda Aceh Selatan, dengan HPS Rp550 juta, kode tender 10178921000.
3. Pembangunan Jalan Tengah Peulumat–Aur Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur, dengan HPS sekitar Rp1,8 miliar, kode tender 10175058000.
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Cut Nyak Dhien, Jalan Lingkar Lhok Keutapang, Jalan Cempaka–SMEA, dan Ujung Pasir–SMAN Unggul, dengan HPS sekitar Rp1,4 miliar, kode tender 10175056000.
5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Simpang Raja, dengan HPS Rp800 juta, kode tender 10175055000.

Jika dijumlahkan berdasarkan nilai HPS yang ditampilkan pada daftar LPSE, kelima paket tersebut mencapai sekitar Rp5 miliar.

Waktu Pelaksanaan Kian Terbatas

Hingga 10 November 2026, waktu yang tersisa menuju penutupan tahun anggaran hanya sekitar 51 hari kalender. Sementara itu, pekerjaan konstruksi masih memerlukan sejumlah tahapan setelah penetapan pemenang, termasuk penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), persiapan dan penandatanganan kontrak, serta persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Persoalan tersebut menjadi penting karena pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan jalan dan jembatan, tidak hanya membutuhkan waktu untuk pengerjaan fisik, tetapi juga pengendalian mutu, pengawasan teknis, dan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Meskipun status penetapan pemenang belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlambatan atau pelanggaran, kondisi ini patut menjadi perhatian pemerintah daerah agar waktu pelaksanaan yang terbatas tidak berdampak terhadap kualitas pembangunan.

Pertanyaannya, apakah seluruh paket pekerjaan tersebut telah memiliki perencanaan waktu yang realistis untuk diselesaikan sesuai kontrak sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2026?

Proyek Jalan Tengah Peulumat–Aur Peulumat Perlu Perhatian

Salah satu paket yang menarik perhatian adalah Pembangunan Jalan Tengah Peulumat–Aur Peulumat dengan HPS sekitar Rp1,82 miliar.

Dalam konfirmasi sebelumnya kepada SaranNews, pihak Bidang Bina Marga Dinas PUPR Aceh Selatan melalui Gamal Halim menjelaskan bahwa masa pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 44 hari kalender.

Gamal juga menyampaikan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan setelah seluruh tahapan tender selesai, dengan masa kontrak yang disesuaikan agar tidak melampaui Tahun Anggaran 2026.

Namun, berdasarkan pemantauan LPSE pada 10 November 2026, paket tersebut masih tercatat pada tahap penetapan pemenang.

Dengan waktu tersisa sekitar 51 hari kalender hingga 31 Desember 2026, muncul pertanyaan bagaimana pemerintah daerah mengatur jadwal penerbitan SPPBJ, penandatanganan kontrak, persiapan lapangan, serta pelaksanaan fisik pekerjaan yang direncanakan berlangsung selama 44 hari kalender tersebut.

Terlebih lagi, persoalan kesiapan lahan pada ruas Jalan Tengah Peulumat–Aur Peulumat sebelumnya juga menjadi perhatian, menyusul keterangan pemerintah gampong mengenai keberadaan sejumlah lahan masyarakat yang terdampak rencana pembangunan jalan.

Kesiapan lahan dan kepastian waktu pelaksanaan menjadi dua aspek penting yang perlu dijelaskan agar pekerjaan tidak menghadapi hambatan setelah kontrak ditandatangani.

Pemerintah Daerah Perlu Memastikan Kesiapan Proyek

Selain persoalan waktu, pemerintah daerah melalui masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perlu memastikan kesiapan dokumen teknis, lokasi pekerjaan, sumber daya penyedia, serta jadwal pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Penetapan pemenang tender bukan berarti pekerjaan fisik dapat langsung dimulai. Masih terdapat tahapan administratif dan kontraktual yang harus dipenuhi sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Karena itu, keterbatasan waktu pada akhir tahun anggaran tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas pekerjaan maupun prosedur pengadaan.

Publik juga berhak mengetahui apakah kelima paket tersebut memang telah direncanakan sejak awal untuk dilaksanakan pada penghujung tahun, atau terdapat faktor lain yang menyebabkan proses pengadaannya baru mencapai tahap penetapan pemenang pada November 2026.

Di sisi lain, perlu dipastikan apakah seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada tahun berjalan atau terdapat pengaturan kontraktual lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan dan didukung ketersediaan anggaran.

Kapan Kontrak Ditandatangani dan Pekerjaan Dimulai?

Munculnya lima paket konstruksi senilai sekitar Rp5 miliar yang masih berada pada tahap penetapan pemenang menjelang pertengahan November menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

Penjelasan tersebut terutama menyangkut jadwal penandatanganan kontrak, durasi pelaksanaan masing-masing paket, kesiapan lokasi pekerjaan, serta langkah antisipasi apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai target.

Pengawasan terhadap proyek akhir tahun juga perlu dilakukan secara ketat agar penyerapan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, melainkan benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hingga berita ini disusun, data LPSE yang diperoleh redaksi belum menunjukkan tanggal penandatanganan kontrak maupun jadwal dimulainya pekerjaan fisik untuk kelima paket tersebut.

Redaksi SaranNews akan terus memantau perkembangan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sekaligus membuka ruang klarifikasi bagi pihak terkait mengenai kesiapan penyelesaian proyek menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.(red)