Tersandung Putusan Ijazah MK dan MA, Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

JAKARTA | SNN – Tersandung polemik keabsahan ijazah pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).

Keinginan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore. Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung pada Selasa pagi selama kurang lebih 2,5 jam.

“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.

Alasan Mundur dan Sikap Prabowo yang Tak Menolak

Prasetyo menjelaskan, keputusan Gibran menyampaikan niat mundur dari kursi RI-2 tidak lepas dari tekanan hukum terkait polemik dokumen pendidikan setingkat SMA miliknya. Dalam Putusan MK Nomor 1 Tahun 2026, mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan atas ijazah atau dokumen penyetaraan SMA Gibran di Singapura maupun Australia.

Persoalan tersebut makin krusial setelah Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 724 Tahun 2026 mengabulkan gugatan kasasi dan membatalkan keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA yang pernah digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024. Dua putusan lembaga peradilan tertinggi itu memicu sorotan luas terhadap legitimasi jabatan Wakil Presiden.

Di tengah isu liar yang beredar seusai pertemuan pagi itu, Prasetyo turut meluruskan sikap Presiden Prabowo. Ia membantah kabar bahwa Kepala Negara menolak keinginan Gibran untuk meletakkan jabatan.

“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” kata Prasetyo.

Uji Klaim Pembuktian di PTUN dan Tanda Tanya Publik

Meski telah mengutarakan niat mundur kepada Presiden, langkah Gibran belum berhenti pada penyerahan jabatan. Menurut Prasetyo, dalam pertemuan yang sama Gibran justru memohon waktu agar diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Permohonan menguji keabsahan dokumen lewat PTUN itu menimbulkan tanda tanya besar mengenai konsistensi sikap pemerintah dan Wapres sendiri. Sebelum keterangan resmi Istana disampaikan sore hari, kuasa hukum Gibran, Andi Azwan, sempat membantah keras kabar pengunduran diri dan mempertanyakan alasan kliennya harus mundur. Pada Selasa sore, Gibran juga tetap menjalankan agenda kenegaraan dengan mendampingi Prabowo pada acara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara.

Secara faktual, niat mundur yang disampaikan kepada Presiden belum mengubah status jabatan Gibran secara ketatanegaraan karena belum ada surat pengunduran diri resmi ke parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan hingga Selasa siang belum ada proses formal yang mengubah posisi tersebut sehingga Gibran masih berstatus Wakil Presiden.

Sementara itu, tekanan politik di Senayan terus menguat seiring penggalangan tanda tangan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sedikitnya 50 anggota DPR lintas fraksi sebagai tindak lanjut atas putusan MK dan MA. Publik kini menagih kejelasan langkah konkret dari Gibran dan Istana: apakah penyampaian niat mundur tersebut akan segera diikuti surat pengunduran diri resmi sesuai mekanisme konstitusi, atau hanya menjadi jeda untuk mengulur waktu lewat proses gugatan di PTUN. (red)