Belanja Media Diskominfo Aceh Selatan Rp800 Juta, Transparansi Penetapan Tarif dan Realisasi Anggaran Dipertanyakan

ACEH SELATAN | SNN – Pengelolaan anggaran kerja sama media pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026 menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi penetapan penerima, dasar perhitungan tarif, dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran publik.

Berdasarkan penelusuran terhadap Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Diskominfo Aceh Selatan mencantumkan 28 paket pengadaan penyedia dengan total pagu sekitar Rp1,056 miliar. Dari jumlah tersebut, sembilan paket terkait media memiliki total pagu Rp800 juta.

Dua paket di antaranya hanya tercantum dengan nama “Media Online”, masing-masing memiliki pagu Rp200 juta dan Rp150 juta, dengan spesifikasi pekerjaan berupa iklan serta volume 200 kali dan 150 kali.

Dalam jawaban tertulis kepada Redaksi SaranNews, pihak Diskominfo Aceh Selatan menjelaskan bahwa anggaran Rp350 juta tersebut diperuntukkan bagi tiga organisasi pers dan satu media, yakni IWO Rp100 juta, Forjias Rp100 juta, PWI Rp100 juta, serta Katapoint Rp50 juta.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai pihak yang memperoleh alokasi anggaran. Namun, masih diperlukan keterbukaan mengenai mekanisme kontrak, pihak pelaksana pekerjaan, pembagian volume penayangan, dan dasar penetapan nilai masing-masing penerima.

Persoalan lain muncul dari dasar penetapan tarif publikasi. Kepala Bidang IPK Diskominfo Aceh Selatan, Tahta Amrullah, menyampaikan bahwa pembayaran kerja sama media mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2026.

Dalam lampiran peraturan tersebut, standar biaya publikasi media online tercantum sebesar Rp5 juta per tayang. Sementara itu, dua paket Media Online senilai Rp350 juta memiliki rata-rata pagu Rp1 juta per satuan volume pekerjaan.

Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran, mengingat standar biaya dapat berfungsi sebagai batas tertinggi. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjelaskan kesesuaian jenis layanan, satuan pekerjaan, dan mekanisme perhitungan harga yang diterapkan dalam kontrak.

Dari sisi pelaksanaan, Diskominfo menyampaikan bahwa realisasi kerja sama dari DAU dan PAD dengan 14 media telah mencapai Rp540,5 juta. Sementara realisasi kerja sama iklan dengan tiga organisasi dan satu media disebut sekitar Rp277 juta hingga Oktober 2026.

Jika kedua angka itu merupakan kelompok pengeluaran berbeda, totalnya mencapai sekitar Rp817,5 juta. Angka tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut karena sembilan paket media yang ditemukan dalam RUP memiliki total pagu Rp800 juta.

Perbedaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai kelebihan pengeluaran. Diperlukan rincian kode kegiatan, daftar penerima, nilai kontrak, perubahan anggaran, dan realisasi pembayaran untuk memastikan kesesuaian seluruh data.

Tahta Amrullah juga menyampaikan adanya perubahan harga pembayaran media mulai November 2026. Namun, dasar hukum, besaran tarif baru, serta penerapannya terhadap kerja sama yang telah berjalan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Redaksi SaranNews telah menyampaikan konfirmasi lanjutan kepada yang bersangkutan guna mendapatkan kejelasan mengenai ketentuan tersebut.

Transparansi Belanja Publik dan Independensi Media

Kerja sama pemerintah dengan media merupakan salah satu sarana penyebarluasan informasi publik. Namun, penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan tersebut harus memiliki ukuran manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa anggaran telah dibayarkan dan publikasi telah ditayangkan. Perlu pula dipastikan bahwa pekerjaan sesuai kontrak, harga yang dibayarkan wajar, dan manfaat publikasi sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Keterlibatan organisasi pers dalam skema alokasi anggaran iklan juga memerlukan kejelasan posisi dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk siapa yang menjadi penyedia kontraktual dan media mana yang melaksanakan publikasi.

Lebih jauh, hubungan kerja sama anggaran antara pemerintah dan media harus tetap menjaga independensi jurnalistik. Penggunaan uang publik tidak boleh menjadi instrumen untuk memengaruhi sikap redaksional ataupun membatasi fungsi kontrol sosial pers.

Karena itu, keterbukaan daftar penerima, rincian pembayaran, standar harga, serta bukti pelaksanaan pekerjaan menjadi penting untuk memastikan belanja media dapat dinilai secara objektif.

Hingga telaah ini disusun, sejumlah aspek teknis dan administratif tersebut masih memerlukan penjelasan lanjutan. Redaksi tetap membuka ruang bagi Diskominfo Aceh Selatan dan pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan serta dokumen pendukung.[red]