Bupati Aceh Selatan Sebut Kemiskinan Turun 1–3 Persen, Data 2026 Hanya Turun 0,26 Poin, Jangan Bohongi Publik Tanpa Data

TAPAKTUAN | SNN – Pernyataan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, mengenai penurunan angka kemiskinan sekitar 1 hingga 3 persen kembali memunculkan pertanyaan mengenai akurasi penyampaian capaian pembangunan kepada masyarakat. Pasalnya, berdasarkan angka kemiskinan tahun 2026 yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, penurunan dibandingkan tahun 2025 tercatat hanya sebesar 0,26 poin persentase.

Perbedaan angka tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak memperoleh gambaran yang keliru mengenai perkembangan kemiskinan di daerah.

Pernyataan Bupati Mirwan sebagaimana diberitakan Harian Rakyat Aceh pada Minggu (8/11/2026), disampaikan ketika menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus santunan anak yatim yang diselenggarakan Kerukunan Keluarga Labuhanhaji Raya (Kekal-R) di Banda Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Mirwan menyampaikan berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Ia juga menyebut angka kemiskinan Aceh Selatan mengalami penurunan sekitar 1 hingga 3 persen sebagai bagian dari perkembangan program pemerintah.

Namun, angka tersebut perlu ditempatkan sesuai periode pengukuran yang digunakan. Sebab, penurunan kemiskinan pada tahun 2025 berbeda dengan penurunan yang dilaporkan pemerintah daerah untuk tahun 2026.

Data 2026 Disebut Hanya Turun 0,26 Poin

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,02 persen. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 9,89 persen pada tahun 2025, atau berkurang sebesar 2,13 poin persentase.

Sementara itu, pada 15 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Plt. Kepala Bappeda, Azhari, menyampaikan bahwa angka kemiskinan daerah kembali turun menjadi 9,63 persen pada tahun 2026.

Dalam pemberitaan Katapoint.id, Azhari menyampaikan bahwa angka kemiskinan Aceh Selatan menurun dari 9,89 persen pada 2025 menjadi 9,63 persen pada 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai mengikuti rapat daring bersama BPS dan Pemerintah Provinsi Aceh terkait publikasi perkembangan kemiskinan.

Dengan demikian, berdasarkan angka yang disampaikan Bappeda sendiri, penurunan kemiskinan Aceh Selatan sepanjang periode 2025–2026 adalah sebesar 0,26 poin persentase, jauh lebih kecil dibandingkan penurunan 2,13 poin persentase pada periode 2024–2025.

Meski demikian, redaksi masih menelusuri dokumen publikasi resmi BPS yang memuat angka kemiskinan Aceh Selatan tahun 2026 sebesar 9,63 persen tersebut.

Perbedaan ini menjadi penting untuk diperjelas karena penyampaian penurunan sekitar 1 hingga 3 persen tanpa menyebut periode pembanding dapat menimbulkan kesan bahwa angka tersebut merupakan penurunan terbaru pada tahun 2026.

Padahal, berdasarkan angka yang telah disampaikan pemerintah daerah, penurunan terbaru yang diberitakan hanya sebesar 0,26 poin persentase.

Jangan Sampai Angka Lama Dipersepsikan sebagai Capaian Terbaru

Redaksi SaranNews memandang bahwa penyampaian capaian pembangunan oleh pejabat publik harus disertai kejelasan data, sumber, serta periode pengukurannya.

Apabila penurunan sekitar 1 hingga 3 persen yang disampaikan Bupati merujuk pada perkembangan tahun 2024–2025, maka hal tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat.

Sebaliknya, apabila pernyataan tersebut dimaksudkan sebagai capaian selama periode 2025–2026, perlu dijelaskan mengapa angka yang disampaikan berbeda dengan penurunan 0,26 poin persentase yang sebelumnya diberitakan berdasarkan keterangan Bappeda.

Perbedaan antara persen dan poin persentase juga tidak boleh diabaikan.

Penurunan dari 12,02 persen menjadi 9,89 persen berarti berkurang 2,13 poin persentase. Sementara penurunan dari 9,89 persen menjadi 9,63 persen berarti berkurang 0,26 poin persentase.

Keduanya merupakan perkembangan yang berbeda dan tidak seharusnya dipertukarkan begitu saja dalam penyampaian informasi pembangunan daerah.

Jangan sampai data penurunan kemiskinan dari periode sebelumnya justru dipahami masyarakat sebagai capaian terbaru hanya karena tidak disertai penjelasan tahun pembanding.

Kritik tersebut bukan untuk meniadakan perkembangan positif dalam penurunan kemiskinan, melainkan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Klaim Keberhasilan Harus Diikuti Bukti Program

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana penurunan kemiskinan tersebut benar-benar berkaitan dengan efektivitas program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam pemberitaan pada Oktober 2026, Bupati Mirwan sebelumnya menyampaikan komitmen untuk mengutamakan program-program produktif serta melakukan efisiensi terhadap kegiatan yang bersifat konsumtif.

Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Namun, pernyataan mengenai efektivitas program tersebut perlu didukung informasi yang dapat diuji.

Program apa saja yang secara langsung menyasar masyarakat miskin? Berapa anggaran yang dialokasikan dan telah direalisasikan sepanjang 2026? Berapa jumlah penerima manfaat? Serta bagaimana hasil evaluasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena penurunan angka kemiskinan tidak otomatis dapat dikaitkan dengan keberhasilan satu program atau pemerintahan tertentu.

Perkembangan kemiskinan juga dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi perekonomian, tingkat pendapatan masyarakat, harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan kebijakan perlindungan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan data BPS tahun 2025, jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh Selatan masih mencapai sekitar 25,39 ribu jiwa.

Angka itu menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tetap memerlukan penanganan serius, sekalipun persentasenya mengalami penurunan.

Publik Berhak Mendapatkan Data, Bukan Sekadar Pernyataan

Penyampaian capaian pembangunan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Karena itu, setiap angka yang disampaikan pejabat publik seharusnya memiliki dasar yang jelas, terutama ketika angka tersebut digunakan untuk menggambarkan keberhasilan program pemerintah.

Masyarakat berhak mengetahui apakah penurunan kemiskinan yang disampaikan merupakan hasil pengukuran terbaru, perbandingan beberapa tahun, atau perkembangan yang sebelumnya telah diumumkan.

Demikian pula ketika pemerintah mengaitkan capaian tersebut dengan kebijakan pembangunan. Penjelasan seharusnya tidak berhenti pada penurunan angka statistik, tetapi juga mencakup keterbukaan terhadap hasil pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

Sebab, keberhasilan pembangunan bukan sekadar bagaimana pemerintah menyampaikan angka yang terlihat baik, melainkan bagaimana angka tersebut dapat diuji dan benar-benar mencerminkan perbaikan kehidupan masyarakat.

Pejabat publik tentu memiliki kewenangan menyampaikan keberhasilan pemerintahannya. Namun, kewenangan tersebut juga harus disertai tanggung jawab untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Redaksi Telah Konfirmasi Bappeda dan BPS Aceh Selatan

Untuk memperoleh kejelasan mengenai perbedaan angka penurunan kemiskinan tersebut, Redaksi SaranNews.net pada Senin (9/11/2026) telah melayangkan permintaan konfirmasi resmi kepada Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan.

Kepada Bappeda, redaksi mempertanyakan dasar pernyataan Bupati mengenai penurunan kemiskinan sekitar 1 hingga 3 persen, periode data yang digunakan, serta kesesuaian dengan angka kemiskinan tahun 2026 sebesar 9,63 persen yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah.

Selain itu, redaksi juga meminta penjelasan mengenai target penurunan kemiskinan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, besaran anggaran program penanggulangan kemiskinan tahun 2026, realisasi belanja, serta hasil evaluasi efektivitas program yang dijalankan.

Sementara kepada BPS Aceh Selatan, redaksi meminta kepastian mengenai validitas angka kemiskinan tahun 2026 sebesar 9,63 persen, periode pengukurannya, sumber publikasi resmi, serta perbandingan data kemiskinan tahun 2024, 2025, dan 2026.

Konfirmasi tersebut juga mencakup perkembangan jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Hingga berita ini disusun, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari kedua instansi tersebut.

Redaksi SaranNews.net tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Bupati Aceh Selatan maupun pihak terkait lainnya untuk menjelaskan dasar data yang digunakan dalam penyampaian capaian penurunan kemiskinan tersebut.

Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan kabar bahwa kemiskinan telah menurun. Publik juga berhak mengetahui seberapa besar penurunannya, kapan diukur, dari mana sumber datanya, dan kebijakan apa yang terbukti memberikan manfaat nyata.

Jangan sampai keberhasilan pembangunan hanya terdengar meyakinkan dalam pernyataan, sementara dasar angka dan hasil programnya justru belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. (red)