Pembangunan Sekolah Rakyat Mandek Akibat Lahan, Janji Pendidikan Gratis bagi Anak Putus Sekolah di Seunuddon Diuji

ACEH UTARA | SNN – Hambatan penyediaan lahan membuat rencana pembangunan fasilitas fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Aceh Utara tak kunjung terealisasi, menguji keseriusan janji pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan gratis bagi anak putus sekolah di wilayah pesisir, Senin (09/11/2026).

Persoalan hak konstitusional pendidikan ini mencuat kembali ke ruang publik setelah viralnya video kisah Husni Mubarak (14), seorang anak warga Gampong Ulee Rubek Timu, Kecamatan Seunuddon. Husni terpaksa berhenti sekolah sejak duduk di kelas 3 sekolah dasar akibat impitan kemiskinan ekstrem serta kondisi orang tua yang harus berpindah-pindah mencari nafkah buruh kasar hingga ke wilayah pantai barat Aceh.

Guru ngaji Husni di gampong setempat, Tgk. Muhazir, menceritakan bahwa jika tidak terkendala biaya dan mobilitas orang tua, Husni seharusnya saat ini telah menempuh pendidikan di kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meski telah lama meninggalkan bangku kelas formal, Husni tetap tekun mengaji di meunasah dan menyimpan tekad kuat untuk kembali mengenakan seragam sekolah bersama anak-anak sebayanya.

Merespons video viral tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Aceh Utara, Fakhrurradhi, menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar Husni dapat melanjutkan pendidikan melalui program sekolah rakyat rintisan Presiden RI Prabowo Subianto yang membebaskan seluruh biaya pendidikan.

Janji Pejabat Terbentur Realisasi Fisik Gedung Sekolah

Namun pernyataan dinas tersebut dinilai kontradiktif dengan realitas pembangunan di lapangan. Penelusuran data menunjukkan bahwa rencana pembangunan fisik Sekolah Rakyat terpadu di Kabupaten Aceh Utara sempat mengalami penundaan akibat kendala teknis pemenuhan kriteria luas lahan dan legalitas status lahan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Meskipun Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayah Wa), sebelumnya telah berkoordinasi langsung dengan pihak kementerian di Jakarta untuk mempercepat penyiapan lahan terpadu, hingga kini belum ada kepastian lokasi pembangunan gedung sekolah berasrama tersebut. Situasi ini berbanding terbalik dengan Kota Lhokseumawe yang telah berhasil mengoperasikan rintisan fasilitas sekolah rakyat di kawasan Jalan Elak, Jeuleukat, Kecamatan Blang Mangat.

Masyarakat Seunuddon mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kasus Husni Mubarak sekadar komoditas respons instan di media sosial tanpa penyelesaian mendasar. Hak pendidikan bagi anak-anak keluarga prasejahtera pesisir menuntut kepastian beasiswa berkelanjutan, pembebasan lahan sekolah rakyat yang transparan, serta advokasi anggaran nyata agar tidak ada lagi generasi penerus Aceh Utara yang kehilangan masa depan akibat kemiskinan. (red)