TAPAKTUAN | SNN – Masa penonaktifan H. Mirwan MS sebagai Bupati Aceh Selatan telah resmi berakhir pada hari ini, Senin, 9 Maret 2026. Menandai kembalinya ke tampuk pimpinan daerah, H. Mirwan MS dijadwalkan akan menggelar dan memimpin apel gabungan bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada besok pagi, Selasa, 10 Maret 2026 pukul 08.30. Informasi eksklusif mengenai agenda apel perdana ini dikonfirmasi langsung oleh redaksi sarannews.net dari sumber internal di lingkungan Pemkab Aceh Selatan (9/3) yang mana undangan resmi di Group WA SKPK telah beredar hari ini; “Yth. Bapak/Ibu Ka. SKPK, Giat Apel Gabungan yang awalnya diagendakan Senin 9 Maret ’26, dialihkan pelaksanaannya ke Hari Selasa 10 Maret ’26 pukul 08.30. Demikian disampaikan”
Langkah cepat menggelar apel tersebut dinilai sebagai upaya strategis untuk melakukan konsolidasi internal aparatur sipil negara di lingkungan birokrasi Aceh Selatan. Kehadiran perdana H. Mirwan MS di hadapan para pegawai diyakini akan menjadi momen krusial untuk menyatukan kembali visi, memberikan arahan langsung, serta memulihkan ritme kerja pemerintah daerah. Konsolidasi birokrasi ini sangat dibutuhkan agar seluruh jajaran dapat segera berakselerasi mengejar berbagai agenda pembangunan dan mengoptimalkan pelayanan publik pasca masa transisi kepemimpinan sementara.
Seperti diketahui publik, H. Mirwan MS sebelumnya harus menjalani sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan yang dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terhitung sejak 9 Desember 2025. Sanksi tegas tersebut diberikan menyusul keberangkatannya ke luar negeri tanpa izin resmi di tengah masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh Selatan. Selama masa penonaktifan tersebut, roda pemerintahan secara teknis dikendalikan oleh Wakil Bupati H. Baital Mukadis yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati.
Kini, dengan aktifnya kembali H. Mirwan MS secara definitif, berbagai elemen masyarakat menaruh harapan besar akan pulihnya stabilitas pemerintahan secara menyeluruh. Publik menanti langkah konkret dan cepat dari pemerintah daerah di bawah komando utuhnya, terutama penuntasan Proses Finalisasi DPA/APBK 2026 yang masih menggantung hingga saat ini dan selanjutnya dapat menjalankan Program pemulihan infrastruktur pasca bencana, peningkatan fasilitas dasar, serta percepatan program-program strategis demi kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan secara luas.[red]
