BANDA ACEH | SNN — Polemik pengelolaan gas Blok Andaman di perairan Aceh memasuki babak baru. Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa Provinsi Aceh aman dan nyaman bagi investor, sekaligus menepis alasan yang dijadikan perusahaan Mubadala Energy untuk memproses hasil migas di lepas pantai.
Pernyataan tegas itu disampaikan Kapolda Marzuki di Banda Aceh, Selasa malam (23/6/2026), menanggapi keraguan keamanan yang muncul dalam rapat migas Blok Andaman di Kantor Gubernur Aceh. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, dan dihadiri anggota DPR Aceh, perwakilan satuan kerja pemerintah, staf ahli gubernur, serta sejumlah guru besar dan pakar migas.
Dalam sejumlah pertemuan Tim PoD (Plan of Development) Pemerintah Aceh dengan SKK Migas dan Mubadala Energy, pihak perusahaan asal Uni Emirat Arab itu disebut mempersoalkan keamanan berinvestasi di daratan Aceh. Alasan itu digunakan untuk tetap mengolah gas lapangan Tangkulo di Blok Andaman secara offshore.
“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut,” ujar Prof Dr Mahidin, anggota Tim PoD Pemerintah Aceh.
Kapolda Marzuki membantah keras anggapan tersebut. “Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silakan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail, menilai alasan keamanan Mubadala sama sekali tidak berdasar. Sebagai bukti, ia menunjuk operasional PT Medco E&P Malaka yang berjalan tanpa gangguan di sektor hulu migas Aceh Timur.
“Terlalu mengada-ada. Buktinya, Medco beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman tenteram di sana,” kata Aisyah.
Klaim keamanan Aceh bukan sekadar retorika politik. Data Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025 yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta skor keamanan dari Goodstats secara empiris menunjukkan Aceh sebagai provinsi dengan tingkat keamanan tertinggi di seluruh Sumatera.
Di balik perdebatan teknis darat versus laut, terdapat perbedaan dampak ekonomi yang fundamental. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, memaparkan fakta mengejutkan: pengolahan gas di lepas pantai hanya akan menyerap sekitar 16 tenaga kerja lokal.
“Mungkin hanya untuk memantau meteran saja, paling butuh sekitar 16 orang pekerja,” jelas Nurlis.
Sebaliknya, jika pengolahan dilakukan di darat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe, dampak ekonominya diyakini berlipat ganda. Aktivitas industri di darat diproyeksikan menciptakan multiplier effect berupa pembukaan ribuan lapangan kerja, stimulasi peluang usaha masyarakat, serta peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan.
Seluruh peserta rapat dikabarkan mengapresiasi sikap tegas Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang berjuang agar gas Blok Andaman diolah di KEK Arun demi kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Kita wajib membantu beliau. Gubernur berjuang untuk ekonomi Aceh,” kata Prof Dr Jasman J Maruf, akademisi Universitas Syiah Kuala.
Pemerintah Aceh kini tengah mengebut penyusunan draf revisi PoD untuk diserahkan kepada kementerian terkait dalam waktu dekat. “Kita berusaha secepatnya dituntaskan, untuk kemudian diserahkan ke Kementerian atau presiden,” tegas Nurlis.
(Red)
Sumber: Serambi Indonesia
