Mengawal Rp 4,7 Miliar Dana Rehab 245 Rumah Bencana BNPB di Aceh Selatan: Jangan Ada ‘Ruang Gelap’ Data Penerima

TAPAKTUAN | SNN — Guyuran dana Rp 4,7 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat untuk merehabilitasi 245 unit rumah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Selatan memang patut disyukuri. Namun, dalam kacamata transparansi publik, angka miliaran rupiah tersebut bukanlah cek kosong yang bebas dari pengawasan. Sebaliknya, ia menuntut uji sahih yang berlapis.

Klaim Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Selatan, Renol Riandy, bahwa pihaknya murni bertindak sebagai “tim teknis” dan dana ditransfer langsung ke rekening Virtual Account (VA) BNPB, secara administratif membebaskan daerah dari status Pengelola Anggaran (PA). Namun, hal ini justru memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana publik daerah bisa mengawasi uang yang kendalinya ada di Jakarta tersebut?

Kehadiran program kemanusiaan ini memunculkan setidaknya tiga catatan kritis yang wajib dijawab secara transparan oleh pihak-pihak terkait.

1. Validitas Data: Siapa Saja 245 Penerima Itu? Dinas Perkim mengaku menggunakan dana APBD sebagai pendamping untuk “Penggandaan Berkas Verifikasi” (Rp 2,7 juta) dan “Sosialisasi serta Peningkatan Kapasitas TFL” (Rp 25 juta). Jika verifikasi dilakukan oleh tim daerah, maka validitas 245 nama penerima manfaat harus berani dibuka ke publik (by name, by address).

Masyarakat di akar rumput kerap menjadi korban ketidakadilan data. Jangan sampai verifikasi di lapangan hanya formalitas yang memuluskan nama-nama ‘titipan’ oknum tertentu, sementara warga yang rumahnya benar-benar hancur malah terpinggirkan. Kriteria penetapan penerima ini harus jelas dan dapat diakses oleh publik.

2. Misteri Kajian Besaran Nilai Bantuan Jika dihitung kasar (Rp 4,7 miliar dibagi 245 rumah), rata-rata satu unit rumah mendapatkan alokasi sekitar Rp 19,1 juta. Pertanyaan kritisnya: apakah besaran nilai bantuan ini dipukul rata untuk seluruh penerima, atau dibedakan berdasarkan tingkat kerusakan (Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan)?

Lebih jauh lagi, siapa instansi yang secara teknis melakukan kajian assessment kerusakan tersebut sehingga muncul angka Rp 4,7 miliar? Apakah kajian ini dilakukan oleh tim appraisal dari pusat, atau sekadar usulan rekapitulasi dari tim teknis daerah yang disetujui BNPB? Publik berhak tahu instrumen penilaian apa yang dipakai agar tidak ada praktik “sunat menyunat” anggaran di atas kertas.

3. Mekanisme Penyediaan: Dikelola Warga atau Jatuh ke Kontraktor? Titik paling rawan dari setiap proyek fisik adalah pada saat pengerjaan. Plt. Kadis Perkim mengonfirmasi bahwa realisasi saat ini “sedang berjalan”. Namun, bagaimana sebenarnya mekanisme eksekusi fisik di lapangan?

Apakah proyek ini dipihakketigakan (ditender atau penunjukan langsung kepada kontraktor/rekanan)? Jika menggunakan kontraktor, risiko terbesarnya adalah penurunan spesifikasi (downgrade) material bangunan demi mengejar margin keuntungan.

Ataukah dana tersebut dicairkan langsung ke rekening kelompok masyarakat (Swakelola/Swadaya)? Skema swadaya pun tak lepas dari celah, terutama terkait ketidakmampuan warga membangun struktur rumah yang benar-benar memenuhi standar tahan gempa atau standar kelayakan pascabencana.

Bencana tidak boleh menjadi ladang bisnis bagi segelintir pihak. Mengingat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ada di BNPB pusat dan rentang kendali ke Aceh Selatan sangat jauh, potensi kecurangan dalam spesifikasi fisik sangat terbuka lebar jika masyarakat sipil tidak dilibatkan. Aparat Penegak Hukum (APH) dan inspektorat juga diminta tidak menutup mata dan proaktif mengawal setiap material yang dipasang di 245 rumah tersebut.[red]