Berita terbaru di WhatsApp. Channel Kami
Kami menerima kiriman berita masyarakat. Hubungi kami melalui email ini.
Aceh Selatan | SNN — Rencana eksplorasi tambang oleh PT MMS di Kecamatan Sama Dua kini memicu gelombang penolakan yang mencapai titik didih. Di tengah kecemasan warga yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya, sikap diam seribu bahasa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memantik reaksi dan kecaman keras dari kalangan pemuda.
Rivaldi, seorang mahasiswa asal Aceh Selatan, secara lantang mengecam keras sikap bungkamnya pihak eksekutif daerah. Menurutnya, ketika masyarakat secara terbuka telah mendeklarasikan penolakan, Bupati dan jajaran pemerintah kabupaten tidak boleh memilih menjadi penonton yang pasif. Sebagai pemegang mandat langsung dari rakyat, Bupati seharusnya berdiri di garda terdepan untuk memastikan suara warganya tidak ditenggelamkan oleh kepentingan korporasi.
“Bupati Aceh Selatan jangan pengecut! Ketika rakyatnya sudah mendeklarasikan diri menolak tambang, tetapi PT MMS tetap kekeh ingin melakukan eksplorasi di Kecamatan Sama Dua, Bupati justru diam seribu bahasa. Diamnya pemerintah dalam situasi seperti ini bukan lagi sekadar sikap netral, tetapi jelas dipersepsikan sebagai ketidakpedulian terhadap suara rakyat,” tegas Rivaldi dengan geram.
Rivaldi menilai, bupati dan jajarannya harus berhenti bersembunyi di balik meja birokrasi yang nyaman atau berlindung di balik bahasa-bahasa normatif tentang regulasi investasi. Baginya, investasi tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan, keberlanjutan lingkungan, sumber air, dan kehendak masyarakat yang merupakan pemilik sah atas tanah tersebut.
Dari atas podium pergerakan, Rivaldi melemparkan pertanyaan mendasar yang menuntut jawaban nyata:
“Untuk siapa Bupati dan jajaran Pemerintah Aceh Selatan bekerja? Untuk rakyat atau untuk investor? Kalau rakyat sudah menyatakan penolakan, mengapa pemerintah masih memilih diam? Apa sulitnya berdiri bersama rakyat dan menyampaikan sikap yang tegas?”
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mendadak kehilangan suara dan nyali ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi, sementara bersikap gagah saat berhadapan dengan rakyat kecil. Narasi dan tuntutan yang disuarakan mahasiswa hari ini adalah alarm peringatan bagi penguasa daerah.
“Jangan sampai ketika masyarakat sudah bersuara, pemerintah malah sibuk menghitung keuntungan investasi. Pemerintah itu mandatnya dari rakyat, bukan menjadi pelayan investor. Kalau rakyat menolak, dengarkan! Jangan tunggu rakyat turun ke jalan secara besar-besaran baru pemerintah pura-pura mendengar,” pungkas Rivaldi memberikan peringatan keras.
Rakyat Aceh Selatan kini menunggu jawaban konkret. Pilihan ada di tangan kepala daerah: berdiri kokoh menjaga amanah rakyat, atau tetap diam di belakang kepentingan investor, tegas Rivaldi.[red]
