Pencarian
BIREUEN | SNN – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengawali program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kabupaten Bireuen melalui prosesi peletakan batu pertama, Selasa (10/3/2026). Langkah ini merupakan komitmen pusat dalam mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana di wilayah tersebut.
Dalam kunjungannya ke beberapa lokasi seperti UPTD TK Negeri Mujahidin dan UPTD SMP Negeri 2 Peudada, Menteri menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp167,4 miliar telah dikucurkan untuk 116 sekolah di Bireuen yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Skema pengerjaannya dibagi menjadi dua: 86 sekolah dikelola secara swakelola oleh pihak sekolah, sementara 30 sekolah lainnya dilaksanakan oleh jajaran TNI AD.
“Ini merupakan realisasi dari revitalisasi tahun 2026 yang sebagian sudah bisa dimulai pembangunannya. Bantuan ini bersifat spesifik sesuai kebutuhan, mulai dari ruang kelas baru, laboratorium, hingga sarana sanitasi,” ujar Abdul Mu’ti.
Kepala UPTD TK Negeri Mujahidin, Mursyidah, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan senilai Rp1,032 miliar tersebut. Kondisi sekolahnya yang menampung 120 murid tersebut sudah lama rusak berat sehingga harus menyiasati 30 anak dalam satu kelas yang terbatas. Senada dengan itu, Kepala SMP Negeri 2 Peudada, Salawati, menyatakan bantuan senilai Rp3,4 miliar akan digunakan untuk merehabilitasi sembilan ruang belajar agar kegiatan belajar mengajar kembali normal. (DI)
BIREUEN | SNN – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengawali program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kabupaten Bireuen melalui prosesi peletakan batu pertama, Selasa (10/3/2026). Langkah ini merupakan komitmen pusat dalam mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana di wilayah tersebut.
Dalam kunjungannya ke beberapa lokasi seperti UPTD TK Negeri Mujahidin dan UPTD SMP Negeri 2 Peudada, Menteri menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp167,4 miliar telah dikucurkan untuk 116 sekolah di Bireuen yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Skema pengerjaannya dibagi menjadi dua: 86 sekolah dikelola secara swakelola oleh pihak sekolah, sementara 30 sekolah lainnya dilaksanakan oleh jajaran TNI AD.
“Ini merupakan realisasi dari revitalisasi tahun 2026 yang sebagian sudah bisa dimulai pembangunannya. Bantuan ini bersifat spesifik sesuai kebutuhan, mulai dari ruang kelas baru, laboratorium, hingga sarana sanitasi,” ujar Abdul Mu’ti.
Kepala UPTD TK Negeri Mujahidin, Mursyidah, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan senilai Rp1,032 miliar tersebut. Kondisi sekolahnya yang menampung 120 murid tersebut sudah lama rusak berat sehingga harus menyiasati 30 anak dalam satu kelas yang terbatas. Senada dengan itu, Kepala SMP Negeri 2 Peudada, Salawati, menyatakan bantuan senilai Rp3,4 miliar akan digunakan untuk merehabilitasi sembilan ruang belajar agar kegiatan belajar mengajar kembali normal. (DI)
