Pencarian
Oleh: Rivaldi, Ketua Umum HMI FKIP USK Banda Aceh
Pertanyaan ini seharusnya menjadi cambuk bagi bangsa yang katanya menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan. Mengapa kebenaran selalu datang terlambat, menunggu kamera menyala, menunggu netizen berteriak, dan menunggu nama tercoreng di linimasa?
Indonesia hari ini sedang mengalami krisis kesadaran. Kita bukan hanya sedang menghadapi krisis ekonomi atau politik, tapi juga krisis nurani. Hukum dan moral seperti kehilangan daya hidup, dan keadilan kini bergantung pada satu hal: seberapa viral sebuah kasus.
Hukum yang Menunggu Trending Topic
Mari kita lihat realitasnya. Banyak persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan jernih sejak awal, tapi dibiarkan membusuk. Baru ketika video tersebar dan suara korban didengar jutaan kali di media sosial, barulah semua pihak bergerak. Seolah hukum kini punya “syarat tambahan,” yakni harus trending lebih dulu sebelum ditegakkan.
Contohnya ada di depan mata kita. Seorang guru menegur muridnya yang merokok di sekolah. Sebagai pendidik, ia hanya menjalankan tugas moralnya. Tapi apa yang terjadi? Ia justru dilaporkan. Dunia seolah terbalik: yang benar disalahkan, yang salah merasa benar. Semua berjalan sunyi, hingga video itu viral. Publik pun baru bereaksi, guru dibela, laporan dicabut, dan narasi berubah total. Pertanyaannya: mengapa baru sekarang? Mengapa kita perlu menunggu dunia maya bereaksi untuk menegakkan logika sederhana bahwa mendidik bukanlah kejahatan?
Kasus lain adalah isu pesantren yang diangkat oleh salah satu stasiun televisi nasional. Tayangan itu menggiring persepsi bahwa tradisi mencium tangan guru adalah praktik yang “aneh.” Padahal, di dunia pesantren, itu adalah bentuk penghormatan adab, simbol cinta pada ilmu. Namun, media dengan mudah menafsirkan tanpa konteks, mencoreng wajah lembaga pendidikan Islam. Ketika kemarahan publik membara, barulah muncul klarifikasi dan permintaan maaf. Lagi-lagi, kesadaran datang bukan karena tanggung jawab, melainkan karena tekanan publik.
Kita pun menyaksikan banyak hal serupa: jalan rusak yang baru diperbaiki setelah viral, tambang ilegal yang baru ramai dibicarakan setelah viral, hingga kasus pelecehan yang baru diakui lembaga setelah korban berani bersuara di dunia maya. Semua menunjukkan satu pola: bukan nurani yang memimpin, tapi viralitas yang memaksa.
Saat Kamera Lebih Berkuasa dari Hati Nurani
Kita sedang hidup di era di mana kamera lebih berkuasa daripada hati, dan rating lebih berharga daripada kejujuran. Pejabat lebih takut trending negatif daripada melanggar sumpah jabatan. Media lebih sibuk memburu sensasi daripada mendalami konteks. Akibatnya, keadilan menjadi tontonan, kebenaran menjadi konten, dan penyesalan menjadi strategi citra.
Aceh, negeri yang dijuluki Serambi Mekkah, pun tidak luput dari arus ini. Negeri yang seharusnya menjadi panutan moral justru sering ikut terseret dalam permainan opini. Semangat syariat Islam yang kita banggakan seharusnya menuntun pada keadilan yang hidup dalam diam, bukan keadilan yang lahir karena tekanan viral.
Viralitas kini menjadi ukuran moral. Kalau ramai, baru ditindak. Kalau sepi, dibiarkan. Padahal, hukum dan keadilan tidak boleh pilih kasih, tidak boleh bergantung pada jumlah penonton atau jumlah like.
Kesadaran Sebelum Kamera Menyala
Negeri ini membutuhkan keberanian untuk sadar sebelum disorot. Kita butuh pejabat yang berani berkata “saya salah” tanpa harus viral. Kita butuh media yang mengoreksi diri tanpa harus ditekan publik. Kita butuh masyarakat yang peduli pada kebenaran, bukan karena sedang ramai, tapi karena itu memang benar.
Sebab, bangsa yang hanya belajar dari viralitas adalah bangsa yang kehilangan arah moral. Bangsa yang sibuk memperbaiki citra, tapi lupa memperbaiki hati.
Kita tidak butuh lebih banyak drama permintaan maaf di depan kamera. Kita butuh kesadaran jujur sebelum kamera menyala. Keadilan tidak boleh bergantung pada algoritma, karena algoritma tak punya nurani. Sudah saatnya kita semua sadar bahwa viralitas bukanlah satu-satunya ukuran kebenaran.[red]
Oleh: Rivaldi, Ketua Umum HMI FKIP USK Banda Aceh
Pertanyaan ini seharusnya menjadi cambuk bagi bangsa yang katanya menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan. Mengapa kebenaran selalu datang terlambat, menunggu kamera menyala, menunggu netizen berteriak, dan menunggu nama tercoreng di linimasa?
Indonesia hari ini sedang mengalami krisis kesadaran. Kita bukan hanya sedang menghadapi krisis ekonomi atau politik, tapi juga krisis nurani. Hukum dan moral seperti kehilangan daya hidup, dan keadilan kini bergantung pada satu hal: seberapa viral sebuah kasus.
Hukum yang Menunggu Trending Topic
Mari kita lihat realitasnya. Banyak persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan jernih sejak awal, tapi dibiarkan membusuk. Baru ketika video tersebar dan suara korban didengar jutaan kali di media sosial, barulah semua pihak bergerak. Seolah hukum kini punya “syarat tambahan,” yakni harus trending lebih dulu sebelum ditegakkan.
Contohnya ada di depan mata kita. Seorang guru menegur muridnya yang merokok di sekolah. Sebagai pendidik, ia hanya menjalankan tugas moralnya. Tapi apa yang terjadi? Ia justru dilaporkan. Dunia seolah terbalik: yang benar disalahkan, yang salah merasa benar. Semua berjalan sunyi, hingga video itu viral. Publik pun baru bereaksi, guru dibela, laporan dicabut, dan narasi berubah total. Pertanyaannya: mengapa baru sekarang? Mengapa kita perlu menunggu dunia maya bereaksi untuk menegakkan logika sederhana bahwa mendidik bukanlah kejahatan?
Kasus lain adalah isu pesantren yang diangkat oleh salah satu stasiun televisi nasional. Tayangan itu menggiring persepsi bahwa tradisi mencium tangan guru adalah praktik yang “aneh.” Padahal, di dunia pesantren, itu adalah bentuk penghormatan adab, simbol cinta pada ilmu. Namun, media dengan mudah menafsirkan tanpa konteks, mencoreng wajah lembaga pendidikan Islam. Ketika kemarahan publik membara, barulah muncul klarifikasi dan permintaan maaf. Lagi-lagi, kesadaran datang bukan karena tanggung jawab, melainkan karena tekanan publik.
Kita pun menyaksikan banyak hal serupa: jalan rusak yang baru diperbaiki setelah viral, tambang ilegal yang baru ramai dibicarakan setelah viral, hingga kasus pelecehan yang baru diakui lembaga setelah korban berani bersuara di dunia maya. Semua menunjukkan satu pola: bukan nurani yang memimpin, tapi viralitas yang memaksa.
Saat Kamera Lebih Berkuasa dari Hati Nurani
Kita sedang hidup di era di mana kamera lebih berkuasa daripada hati, dan rating lebih berharga daripada kejujuran. Pejabat lebih takut trending negatif daripada melanggar sumpah jabatan. Media lebih sibuk memburu sensasi daripada mendalami konteks. Akibatnya, keadilan menjadi tontonan, kebenaran menjadi konten, dan penyesalan menjadi strategi citra.
Aceh, negeri yang dijuluki Serambi Mekkah, pun tidak luput dari arus ini. Negeri yang seharusnya menjadi panutan moral justru sering ikut terseret dalam permainan opini. Semangat syariat Islam yang kita banggakan seharusnya menuntun pada keadilan yang hidup dalam diam, bukan keadilan yang lahir karena tekanan viral.
Viralitas kini menjadi ukuran moral. Kalau ramai, baru ditindak. Kalau sepi, dibiarkan. Padahal, hukum dan keadilan tidak boleh pilih kasih, tidak boleh bergantung pada jumlah penonton atau jumlah like.
Kesadaran Sebelum Kamera Menyala
Negeri ini membutuhkan keberanian untuk sadar sebelum disorot. Kita butuh pejabat yang berani berkata “saya salah” tanpa harus viral. Kita butuh media yang mengoreksi diri tanpa harus ditekan publik. Kita butuh masyarakat yang peduli pada kebenaran, bukan karena sedang ramai, tapi karena itu memang benar.
Sebab, bangsa yang hanya belajar dari viralitas adalah bangsa yang kehilangan arah moral. Bangsa yang sibuk memperbaiki citra, tapi lupa memperbaiki hati.
Kita tidak butuh lebih banyak drama permintaan maaf di depan kamera. Kita butuh kesadaran jujur sebelum kamera menyala. Keadilan tidak boleh bergantung pada algoritma, karena algoritma tak punya nurani. Sudah saatnya kita semua sadar bahwa viralitas bukanlah satu-satunya ukuran kebenaran.[red]
