Klaim Peluru Karet TNI Berujung Maut di Tiro Pidie, Penyelidikan Pidana dan Rantai Komando Ditagih Publik

PIDIE | SNN – Penanganan hukum kasus penembakan warga sipil di Gampong Pulo Keunari dituntut tuntas saat Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menjenguk para korban luka di RSUD Teungku Abdullah Syafii Beureunuen, Pidie, Kamis (5/11/2026).

Kunjungan rombongan Pemerintah Aceh dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut dilakukan sehari setelah insiden berdarah yang dipicu penertiban pengibaran bendera Bulan Bintang pada momentum kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Desa Pulo Keunari, Rabu (4/11/2026) sore.

Dalam pertemuan di ruang perawatan, Wagub Fadhlullah bersama Kapolda dan Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal berdialog langsung dengan para korban serta keluarga mereka guna mendengarkan kronologi versi warga, keluh kesah, sekaligus menyalurkan bantuan santunan.

Pemerintah Aceh berjanji mengawal penanganan perkara secara terbuka dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. “Tentu penanganan secara hukum. Ada korban jiwa dari masyarakat sipil, ada korban yang terluka juga dari masyarakat sipil. Prinsip utamanya adalah tetap dalam koridor perdamaian dan penegakan hukum yang seadil-adilnya,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi dalam rilis resmi Setda Aceh.

Klaim Penggunaan Peluru Karet Dibenturkan Fakta Korban Meninggal Tertembak Dada

Meski pimpinan daerah menyuarakan pesan damai dan menjanjikan penanganan menyeluruh, pertanggungjawaban komando atas pengerahan senjata api beramunisi mematikan di tengah warga sipil masih menyisakan tanda tanya besar.

Mabes TNI AD dan Korem 011/Lilawangsa dalam siaran pers resmi mengklaim aparat gabungan hanya mengambil tindakan pengamanan bertahap menggunakan amunisi hampa lalu amunisi karet karena keselamatan personel terancam lemparan batu dan senjata tajam.

Namun, fakta medis di RSUD Teungku Abdullah Syafii Beureunuen mencatat seorang pemuda bernama Abzalul Rizal (20) meninggal dunia akibat luka tembus proyektil di bagian dada. Selain korban jiwa, sebanyak 13 warga sipil terluka, termasuk seorang guru perempuan, anak sekolah dasar kelas IV, serta seorang buruh tani yang harus menjalani operasi kepala.

Koalisi masyarakat sipil di Aceh menyoroti keras kontradiksi tersebut. Koordinator KontraS Aceh Azharul Husna dan Direktur LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa mendesak Komnas HAM serta Mabes Polri membentuk tim investigasi independen untuk mengusut rantai komando penembakan, menolak dalih kekerasan dalam penanganan simbol qanun, serta menuntut proses peradilan militer atau umum yang transparan bagi oknum yang menembak mati warga sipil.

Hingga kini, proses identifikasi jenis amunisi penyebab kematian korban serta penetapan pihak yang bertanggung jawab secara pidana masih ditagih publik Aceh di tengah seruan komitmen damai Forkopimda. **(red)**