Pencarian
Aceh Selatan | SaranNews – Krisis air bersih di Kecamatan Labuhanhaji, Aceh Selatan, kian meruncing dan seolah tanpa ujung. Dampak dari tidak berfungsinya secara maksimal Bak Tangkap di hulu instalasi air Tirta Niru yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) selama ini, membuat warga di beberapa gampong yang tercatat sebagai pelanggan kini tidak lagi mendapatkan suplai air bersih.
Namun, di balik penderitaan warga, tersimpan fakta ironis hasil penelusuran Sarannews: unit usaha ini ternyata diwajibkan menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kas Daerah setiap bulannya. Padahal, kerusakan fasilitas vitalnya dibiarkan berlarut-larut tanpa perbaikan berarti dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Jeritan warga tak terbendung akibat layanan yang lumpuh ini. Novi, salah seorang pelanggan, menumpahkan kekesalannya karena dampak krisis ini sudah mengganggu pendidikan anaknya.
“kapanlah normalnya air kita ini?, ngalir sehari lalu macet lagi beberapa hari, ini sudah tiga hari air gak masuk, anak-anak terpaksa pergi sekolah tanpa mandi pagi,” ungkap Novi.
Senada dengan itu, Marwan, warga yang tinggal di pinggir Jalan Nasional, juga mengaku heran air tak mengalir ke rumahnya meski berada di jalur pipa utama.
“kenapa sering macet ya?, padahal kami berada dipinggir jalan Nasional yaitu masih dijalur pipa utama, namun tidak juga mengalir airnya, apa masalahnya ya?, sungguh ini membuat kita menderita kalau begini, jangan kan untuk keperluan lain, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga saja sudah tak bisa,” keluh Marwan.
Desakan agar pemerintah segera turun tangan juga datang dari Muslim, seorang pensiunan PNS warga Kampung Baru yang juga pelanggan setia Tirta Niru. Ia menegaskan bahwa air dari Tirta Niru adalah kebutuhan vital yang tak tergantikan.
“kami sangat kesulitan karena seringnya macet distribusi air dari Tirta Niru yang merupakan satu-satunya sumber air bagi kami warga disini, kami berharap masalah ini agar segera teratasi, harapan kami kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan Atensi secepatnya, untuk penanganan persoalan Bak Tangkap yan terjadi di Tirta Niru ini, agar warga kembali menikmati lancarnya distribusi air” ujar Muslim.
Sebenarnya, akar masalah teknis ini sudah pernah diteriakkan oleh pihak pengelola. Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua BKAD Labuhanhaji, Keuchik Hindon, secara terbuka mengakui bahwa pihaknya sudah dalam posisi “angkat tangan”. Keuchik Hindon menjelaskan bahwa selama ini mereka hanya bertahan dengan bendungan darurat yang disusun dari batu kali secara manual. Jika banjir datang, bendungan itu hancur dan suplai air otomatis terhenti.
Lebih miris lagi, Hindon juga mengungkapkan kondisi finansial operasional yang sulit. Alih-alih mendapatkan suntikan dana peremajaan alat, petugas di lapangan justru sering harus menombok gaji petugas lapangan demi menjaga layanan tetap hidup seadanya.
Kini, suara masyarakat dari berbagai elemen mulai dari ibu rumah tangga hingga pensiunan PNS bersatu mendesak Pemkab Aceh Selatan untuk membuka mata. Warga menuntut agar setoran PAD yang mereka bayarkan dikembalikan dalam bentuk perbaikan infrastruktur Bak Tangkap yang layak, bukan membiarkan rakyat dan pengelola berjuang sendiri dengan fasilitas seadanya.[red]
Aceh Selatan | SaranNews – Krisis air bersih di Kecamatan Labuhanhaji, Aceh Selatan, kian meruncing dan seolah tanpa ujung. Dampak dari tidak berfungsinya secara maksimal Bak Tangkap di hulu instalasi air Tirta Niru yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) selama ini, membuat warga di beberapa gampong yang tercatat sebagai pelanggan kini tidak lagi mendapatkan suplai air bersih.
Namun, di balik penderitaan warga, tersimpan fakta ironis hasil penelusuran Sarannews: unit usaha ini ternyata diwajibkan menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kas Daerah setiap bulannya. Padahal, kerusakan fasilitas vitalnya dibiarkan berlarut-larut tanpa perbaikan berarti dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Jeritan warga tak terbendung akibat layanan yang lumpuh ini. Novi, salah seorang pelanggan, menumpahkan kekesalannya karena dampak krisis ini sudah mengganggu pendidikan anaknya.
“kapanlah normalnya air kita ini?, ngalir sehari lalu macet lagi beberapa hari, ini sudah tiga hari air gak masuk, anak-anak terpaksa pergi sekolah tanpa mandi pagi,” ungkap Novi.
Senada dengan itu, Marwan, warga yang tinggal di pinggir Jalan Nasional, juga mengaku heran air tak mengalir ke rumahnya meski berada di jalur pipa utama.
“kenapa sering macet ya?, padahal kami berada dipinggir jalan Nasional yaitu masih dijalur pipa utama, namun tidak juga mengalir airnya, apa masalahnya ya?, sungguh ini membuat kita menderita kalau begini, jangan kan untuk keperluan lain, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga saja sudah tak bisa,” keluh Marwan.
Desakan agar pemerintah segera turun tangan juga datang dari Muslim, seorang pensiunan PNS warga Kampung Baru yang juga pelanggan setia Tirta Niru. Ia menegaskan bahwa air dari Tirta Niru adalah kebutuhan vital yang tak tergantikan.
“kami sangat kesulitan karena seringnya macet distribusi air dari Tirta Niru yang merupakan satu-satunya sumber air bagi kami warga disini, kami berharap masalah ini agar segera teratasi, harapan kami kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan Atensi secepatnya, untuk penanganan persoalan Bak Tangkap yan terjadi di Tirta Niru ini, agar warga kembali menikmati lancarnya distribusi air” ujar Muslim.
Sebenarnya, akar masalah teknis ini sudah pernah diteriakkan oleh pihak pengelola. Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua BKAD Labuhanhaji, Keuchik Hindon, secara terbuka mengakui bahwa pihaknya sudah dalam posisi “angkat tangan”. Keuchik Hindon menjelaskan bahwa selama ini mereka hanya bertahan dengan bendungan darurat yang disusun dari batu kali secara manual. Jika banjir datang, bendungan itu hancur dan suplai air otomatis terhenti.
Lebih miris lagi, Hindon juga mengungkapkan kondisi finansial operasional yang sulit. Alih-alih mendapatkan suntikan dana peremajaan alat, petugas di lapangan justru sering harus menombok gaji petugas lapangan demi menjaga layanan tetap hidup seadanya.
Kini, suara masyarakat dari berbagai elemen mulai dari ibu rumah tangga hingga pensiunan PNS bersatu mendesak Pemkab Aceh Selatan untuk membuka mata. Warga menuntut agar setoran PAD yang mereka bayarkan dikembalikan dalam bentuk perbaikan infrastruktur Bak Tangkap yang layak, bukan membiarkan rakyat dan pengelola berjuang sendiri dengan fasilitas seadanya.[red]
