Hampir 80 Persen Kasus Malaria di Aceh Didominasi Knowlesi dari Satwa Liar, Klaster Tambang Jadi Peringatan

BANDA ACEH | SNN – Kasus malaria knowlesi kini mendominasi hampir 80 persen temuan malaria di Aceh dan mengancam status eliminasi di 23 kabupaten/kota, sebagaimana terungkap dalam pertemuan di Banda Aceh, Jumat (30/10/2026).

Dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan di Ayani Hotel Banda Aceh yang berlangsung 29 hingga 31 Oktober 2026, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM., M.Kes., mengklaim pengendalian malaria di Aceh sebenarnya menunjukkan kemajuan. Menurut keterangan resmi Dinkes Aceh, capaian Annual Parasite Incidence (API) masih berada di bawah target nasional dan 23 kabupaten/kota telah mengantongi sertifikat eliminasi sembari menunggu sertifikasi tingkat provinsi.

“Namun, meningkatnya kasus malaria knowlesi menjadi hampir 80 persen kasus malaria didominasi oleh jenis Plasmodium knowlesi menjadi peringatan bahwa upaya pengendalian malaria tidak boleh mengendur di Aceh,” sebut Ferdiyus, Jumat (30/10/2026).

Lonjakan Kasus di Kawasan Tambang

Klaim bertahannya status rendah kasus di tingkat kabupaten/kota tersebut berhadapan dengan fakta lonjakan penularan di lapangan yang berkaitan erat dengan pembukaan hutan dan aktivitas pertambangan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh Jaya yang dilansir Kantor Berita ANTARA pada 24 September 2026, temuan malaria di kabupaten itu melonjak dari 30 kasus pada Mei menjadi 56 kasus pada Juli, lalu mencapai 76 kasus pada 22 September 2026 akibat aktivitas warga di kawasan tambang emas dalam hutan.

Kasus serupa juga tercatat di Kabupaten Aceh Barat pada awal September 2026 ketika tiga pekerja tambang emas asal Kecamatan Panton Reu harus dirujuk ke rumah sakit karena positif terinfeksi malaria knowlesi. Parasit yang secara alami menginfeksi kera ekor panjang (Macaca fascicularis) ini menular ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles dan memiliki siklus pembelahan dalam darah setiap 24 jam sehingga berisiko fatal bila terlambat ditangani.

“Malaria knowlesi memiliki karakteristik berbeda karena melibatkan siklus penularan yang berkaitan dengan manusia, nyamuk sebagai vektor, dan satwa liar, khususnya kera ekor panjang. Kondisi ini membuat penanggulangannya membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan,” tegas Ferdiyus.

Hingga penutupan rangkaian sosialisasi lintas sektor ini, publik menagih langkah konkret surveilans terpadu antara instansi kesehatan, kehutanan, lingkungan hidup, dan pertambangan di titik-titik rawan penularan, agar sertifikat eliminasi di 23 kabupaten/kota tidak berhenti sebagai capaian administratif di atas kertas. (red)