Realisasi Tambahan TKD Aceh Baru 37,65 Persen, Serapan Rendah Belanja Dinas dan Daerah Jadi Sorotan

BANDA ACEH | SNN – Serapan anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2026 tercatat baru menyentuh Rp621,96 miliar atau 37,65 persen dari total pagu Rp1,652 triliun, Kamis (29/10/2026).

Keterlambatan penyerapan tersebut terekam dalam sistem monitoring Pusat Pengendalian Pembangunan Kegiatan (P2K) Pemerintah Aceh melalui laman resmi p2k-apba.acehprov.go.id. Dari total pagu Rp1,652 triliun, alokasi anggaran terbagi atas porsi Pemerintah Provinsi Aceh senilai Rp824,82 miliar dan porsi 14 pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp827,26 miliar.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengklaim laju serapan anggaran menunjukkan tren positif dengan penambahan Rp26,70 miliar dalam sepekan terakhir. Namun, fakta angka realisasi membuktikan bahwa mayoritas anggaran belanja publik belum berputar optimal di masyarakat menjelang penutupan tahun anggaran.

Ketimpangan Belanja SKPA dan Daerah Masih Membengkak

Di level provinsi, realisasi belanja baru mencapai 39,28 persen (Rp323,97 miliar) dengan Dinas Pengairan sebagai penyerap terbesar senilai Rp122,02 miliar. Ironisnya, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) vital justru mencatatkan serapan yang sangat lambat, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang baru 14,58 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan 16,25 persen, serta BPSDM Aceh yang masih nihil realisasi dari pagu Rp10 miliar.

Kondisi serupa terjadi di tingkat kabupaten/kota dengan rata-rata belanja baru 36,02 persen (Rp297,99 miliar). Sementara Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Banda Aceh mencatatkan realisasi di atas 45 persen, daerah lain seperti Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Tenggara, Sabang, dan Nagan Raya masih tertahan di bawah 25 persen.

Publik kini menuntut ketegasan evaluasi pimpinan daerah terhadap pimpinan dinas dan pemerintah daerah yang lamban mengeksekusi anggaran rakyat, agar sisa dana tambahan TKD tersebut tidak berakhir menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang gagal dirasakan manfaatnya oleh warga. (red)