Perkuat Partisipasi Publik dan Demokrasi Inklusif, Pemerintah Australia Berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh Luncurkan Program Partisipasi

BANDA ACEH | SaranNews.net — Pemerintah Australia bersama The Asia Foundation dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh secara resmi meluncurkan sosialisasi awal Program Partisipasi (The Indonesia Democratic Participation) yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (30/10/2026).

Inisiatif kerja sama pembangunan bilateral antara Australia dan Indonesia ini dirancang untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif melalui peningkatan keterlibatan publik, penguatan kapasitas institusi pemerintah dan masyarakat sipil, serta penyediaan ruang kolaborasi yang konstruktif dalam penyusunan kebijakan publik.

Apresiasi Pemerintah Aceh dan Pentingnya Partisipasi Inklusif

Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, S.T., M.Si., mewakili Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi tinggi kepada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, The Asia Foundation, dan GeRAK Aceh atas dipilihnya Aceh sebagai salah satu daerah sasaran utama program ini.

Taufik menegaskan bahwa akselerasi pembangunan daerah tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dan ruang dialog bersama seluruh elemen masyarakat sipil.

“Partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan. Masyarakat, termasuk kelompok rentan, harus diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dan aspirasinya sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin inklusif, responsif, akuntabel, dan memperkuat kepercayaan publik,” ujar Taufik.

Investasi Pendanaan AUD 30 Juta dan Fokus Kegiatan

Sementara itu, Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, menjelaskan bahwa Program Partisipasi memiliki total alokasi pendanaan mencapai 30 juta dolar Australia (AUD 30 juta) untuk periode pelaksanaan pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030. Program ini merupakan keberlanjutan dari Program Percontohan Ketahanan Demokrasi (Democratic Resilience/DemRes) 2021–2026.

Secara nasional, program ini difokuskan pada tiga wilayah utama, yakni Aceh, Yogyakarta, dan Makassar, di samping pelaksanaan kegiatan tingkat nasional. Pelaksanaan program bertumpu pada lima area fokus utama:

1. Pemilu Berintegritas: Mendorong kualitas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
2. Keterlibatan Parlemen: Memperkuat kapasitas interaksi dan fungsi pengawasan legislatif.
3. Partisipasi dan Pendidikan Warga Negara: Meningkatkan kesadaran hak sipil dan politik masyarakat.
4. Penguatan Media Independen: Mendorong pers yang berkualitas dan bebas penekanan.
5. Mitigasi Misinformasi dan Disinformasi: Mengembangkan ekosistem informasi publik yang terverifikasi dan terpercaya.

Robert menambahkan bahwa prinsip kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, serta inklusi sosial (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/GEDSI) diintegrasikan secara penuh dalam seluruh skema kegiatan.

Program ini dijalankan melalui kemitraan strategis dengan lima organisasi pengelola utama, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Center for Strategic and International Studies (CSIS), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Kemitraan, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).[red]